TribunKaltim/

Paham Radikal

Pemkab Malinau Cegah Paham Radikal dari Perbatasan

Mempertahankan kemerdekaan bukanlah perkara mudah. Mungkin banyak pihak di luar sana menginginkan Indonesia tercerai berai

Pemkab Malinau Cegah Paham Radikal dari Perbatasan
TRIBUN KALTIM/DOMU D AMBARITA
Helikopter Bell 412 milik TNI AD saat mendarat di Long Bulan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Republik Indonesia di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dijadikan momentum bagi Pemkab Malinau untuk semakin meningkatkan pemahaman nasionalisme kebangsaan masyarakat. Cara ini merupakan sebuah senjata ampuh mencegah masuknya paham radikal dari daerah perbatasan.

Bupati Malinau, Yansen TP mengungkapkan, perjuangan rakyat Indonesia saat ini bukan seperti para pejuang terdahulu. Berperang dengan penjajah yang tampak di depan mata, tidak lagi berlaku di Indonesia. Meski tak berperang seperti dulu lagi bukan berarti membuat perjuangan rakyat Indonesia lebih ringan.

"Mempertahankan kemerdekaan bukanlah perkara mudah. Mungkin banyak pihak di luar sana menginginkan Indonesia tercerai berai. Dengan cara apapun, akan dilakukan. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita untuk menangkalnya. Salah satunya, adalah paham radikal dan organisasi berbau radikal. Kita di Malinau, dengan tegas menolak mereka," tegasnya.

Tidak peduli paham radikal tersebut berasal dari organisasi berbau keagamaan ataupun dari organisasi kemasyarakatan lainnya, Yansen telah memerintahkan instansi terkait untuk mengkaji dan mempelajari organisasi-organisasi yang masuk ke Malinau. Yansen menyatakan, tidak mau kecolongan dengan hal itu dan membuat Malinau menjadi tidak kondusif.

"Dia dari agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Konghuchu. Kalau kita mencium ada paham radikal pada organisasi tersebut, akan kita tolak. Kita tidak mau, keberagaman, kebersamaan sesuai dengan slogan kita Bhineka Tunggal Ika di Malinau ini rusak karena paham-paham mereka. Yang paling utama, NKRI harga mati!" tandasnya.

Sebagai ungkapan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia, Yansen mengungkapkan, pihaknya telah menganjurkan kepada seluruh masyarakat Malinau memasang bendera merah putih setiap kepala satu bendera. Tujuannya, agar masyarakat Malinau yang berada di garis perbatasan mempunyai rasa memiliki Indonesia.

"Garis perbatasan biasanya dijadikan pintu masuk bagi pihak-pihak tak bertanggungjawab. Barang ilegal, paham radikal, masuknya terorisme dan perbuatan ilegal lainnya yang dapat merusak Indonesia bisa terjadi di perbatasan. Tapi tidak bagi masyarakat perbatasan di Malinau. Kolaborasi antara masyarakat dengan aparat keamanan dan penegak hukum terjalin sangat baik di sana," paparnya.

"Oleh karenanya, perbatasan dijadikan beranda negara. Artinya, wajah Indonesia itu ada di perbatasan. Buruknya pembangunan di perbatasan, akan mencerminkan kondisi negaranya. Meski demikian, slogan nasionalis religius selalu kita kibarkan di daerah perbatasan. Melalui dua kata itu mewakili sifat masyarakat Malinau, begitu pula rakyat Indonesia," lanjutnya.

Rangkaian peringatan HUT ke 72 RI di Malinau, ditandai dengan pengukuhan pasukan Paskibraka. Kemudian, pada Rabu (16/8), pukul 09.00, di Ruang Tebengang, Bupati Malinau dan seluruh Kepala Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) beserta seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Malinau mendengarkan bersama pidato Presiden RI, Joko Widodo di rapat paripurna DPR RI. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help