Provinsi Kaltara
Irianto: Membangun dari Pinggiran Hasilnya Sudah Terasa di Kaltara
Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dirasakan langsung masyarakat di perbatasan baik akses jalan perbatasan, jalan tembus, maupun listrik
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Peringatan Hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kamis (17/8) berlangsung dengan khidmat. Sempat diwarnai gerimis di awal, lalu kembali cerah saat memasuki prosesi pengibaran bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Provinsi Kaltara.
Berlangsung di lapangan Agatis, upacara peringatan hari kemerdekaan ini, bertindak sebagai inspektur upacara ialah Gubernur Irianto Lambrie.
Menjawab pertanyaan Tribun, Irianto mengklaim program pembangunan perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara sudah berada di jalur yang tepat. Program nawacita kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagian besar bisa diwujudkan. "Terutama Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran itu," kata Irianto.
Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dirasakan secara langsung masyarakat di perbatasan baik akses jalan perbatasan, jalan tembus, maupun fasilitas listrik, pendidikan, termasuk pembangunan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat.
"Meskipun belum secara merata. Kita akui itu. Tetapi beberapa wilayah Indonesia sudah mengalami kemajuan signifikan.
Di samping itu, persoalan transportasi di Kalimantan Utara secara khusus daerah-daerah terdepan seperti Krayan dan Sebatik sudah difasilitasi subsidi ongkos angkut barang, dan masuk dalam jalur Tol Laut yang terkoneksi dengan Tanjung Perak Surabaya.
Tahun depan, pemerintah lanjutnya mengalokasikan anggaran Rp 3,1 triliun khusus bagi perbatasan Kalimantan Utara. Dana tersebut dikelola oleh berbagai kementerian.
"Bukti politik anggaran sangat baik. Karena pemerintah bisa mengalokasi anggaran yang cukup besar untuk perbatasan Kalimantan Utara dan daerah-daerah pinggiran lain," ujarnya.
Melihat Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Nomor 3/2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018, bentuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah dibagi per kementerian.
"Ini adalah sebuah kebijakan politik anggaran yang cukup berani, yang selama ini belum kita rasakan. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan merasakan langsung program Nawacita itu," tambahnya. (*)
AKSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
1. KEMENDAGRI
* Membangun 1 unit kantor desa di Bahau Hulu, Kabupaten Malinau.
* Membangun 18 unit kantor desa yang terbagi 6 unit di Lumbis Ogong, 4 unit di Krayan Selatan, dan 8 unit di Tulin Onsoi (Nunukan).
2. KEMENTERIAN PUPR
* Membangun jalan paralel perbatasan sepanjang 127,58 kilometer dengan anggaran Rp 1,14 triliun.
* Membangun 10 unit rumah sederhana bagi penduduk miskin di Long Ampung, 8 unit rumah sosial bagi masyarakat tidak mampu di Lidung Payau, 25 unit rumah layak huni di Kecamatan Kayan Hilir, dan jaringan air bersih di Data Dian tahap III. (Malinau)
* Membangun 300 unit rumah khusus yang tersebar di Lumbis Ogong, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Krayan, Krayan Selatan, Seimanggaris, dan Tulin Onsoi.
* Di Sebatik Utara akan dibangun 30 unit sarana air bersih.
3. KEMENTERIAN PERTAHANAN
* Meningkatkan/pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana matra udara Lanud Tarakan.
* Membangunan sarana dan prasarana kesejahteraan personel matra udara Lanud Tarakan.
4. KEMENHUB
* Peningkatan bandara Malinau dengan alokasi dana Rp 41,7 miliar.
* Perhubungan darat, pengadaan sekaligus pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional ruas Sekatak Buji (Bulungan) - Malinau.
* Peningkatan Bandara Nunukan dengan dana Rp 99,6 miliar
* Subsidi pengoperasian kapal pada penyeberangan perintis Tarakan - Nunukan, Nunukan - Sebatik, Nunukan - Seimanggaris.
* Menjanjikan penyelesaian pembangunan bandara-bandara di Kalimantan Utara. Bandara Tarakan, penyelesaian bandara Nunukan dan Tanjung Selor, termasuk Long Bawan, Long Apung, dan rencana bandara di Sebatik. Itu dalam 2-3 tahun ke depan dianggarkan Rp 1 triliun.
(*)