TribunKaltim/

Pemkab Ketiadaan Dana Pelatihan Siskeudes

Semua desa ada 109. Kemudian, setiap desa diwakili oleh dua orang, yakni Sekretaris Dasa (Sekdes) dan bendahara desa

Pemkab Ketiadaan Dana Pelatihan Siskeudes
INTERNET
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Pendanaan merupakan sebuah keutamaan bagi siapapun saat akan melaksanakan sebuah kegiatan. Terlebih institusi pemerintahan. Alasan tersebutlah yang menjadi dasar bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Malinau tidak melaksanakan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sesuai amanah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala BPKD Malinau, Domberbril melalui Staff Anggaran, Riduan mengungkapkan, BPKD tidak memiliki dana dalam melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes. Kegiatan itu memang sudah semestinya dilaksanakan. Namun, defisit keuangan yang menerpa dalam beberapa tahun terakhir ini membuat pelatihan Siskeudes tidak dilaksanakan.

"Beberapa staff kami sudah kami kirimkan ke Kota Tarakan baru-baru ini untuk mengikuti pelatihan Siskeudes. Pelatihan itu dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedikitnya ada 8 orang perwakilan dari beberapa instansi kita berangkatkan untuk mengikuti pelatihan tersebut," ungkapnya.

Selain BPKD Malinau, ungkap Riduan, pelatihan juga diikuti staff dari Inspektorat Daerah Malinau. Setelah pulang ke Malinau, sesuai dengan arahan BPKP seluruh peserta pelatihan dapat langsung menggelar pelatihan kembali di daerahnya masing-masing. Tapi, harapan tersebut tidak dapat dilakukan karena dana yang diperlukan tidak ada.

"Memang arahannya seperti itu, semua peserta yang dilatih dapat segera menggelar pelatihan lagi di daerahnya masing-masing. Tapi ya apa boleh buat, kalau tidak ada, mau apa. Kalau mau buat kegiatan seperti itu harus mengundang desa seluruh Malinau. Semua desa ada 109. Kemudian, setiap desa diwakili oleh dua orang, yakni Sekretaris Dasa (Sekdes) dan bendahara desa," tuturnya.

Selain persoalan dana, menjadi alasan mengapa pelatihan Siskeudes ini belum juga dilaksanakan, karena BPKP baru melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes ini akhir Juli lalu. Menurutnya, kegiatan ini agak terlambat. Seharusnya, pelatihan Siskeudes dapat dilaksanakan pada awal tahun 2017 lalu.

"Kegiatan BPKP ini dilaksanakan, pada 24-28 Juli lalu. Artinya masuk semester ke dua tahun 2017. Sedangkan, pelaporan dana desa ini dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Desa (Simdes) yang lebih dahulu diterapkan oleh Pemkab Malinau beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya, kalau mau dilihat, ya sama saja sistemnya. Hanya berbeda nama saja," pungkasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, KPK telah mengirimkan surat edaran. Isinya seluruh daerah yang telah menerima dana desa yang bersumber dari dana APBN dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui undang undang. Kemudian, KPK juga meminta agar seluruh desa dapat melaporkan penggunaan dana tersebut melalui Siskeudes, yang telah diamanahkan dalam UU 6/2014 tentang Desa. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help