TribunKaltim/

Butuh Rp 649,6 Miliar untuk Terangi KIPI Maloy I

Dengan kebutuhan listrik yang ada serta beberapa sistem pembangkit, Perusda Kelistrikan Kaltim memberikan estimasi biaya yang dibutuhkan. Yakni sebany

Butuh Rp 649,6 Miliar untuk Terangi KIPI Maloy I
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
RAPAT PERUSDA - Pertemuan Perusda Ketenagalistrikan Kaltim dengan Bupati Kutim dan jajaran Pemkab Kutim lainnya untuk membahas pasokan listrik di KIPI Maloy I 

> Perusda Kelistrikan Kaltim Segera Gaet Investor

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pasokan listrik di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy hingga saat ini masih belum ada. Beberapa kali dilakukan ground breaking namun, tidak juga ada tanda-tanda listrik segera mengalir.

Sementara investor yang ingin beroperasi di kawasan tersebut, menginginkan kepastian soal pasokan listrik. Sedangkan investor listrik mau membangun, asal ada yang membeli listrik mereka.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Kaltim melalui Perusahaan Daerah Ketenagalistrikan Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan dengan Bupati Kutai Timur dan jajaran instansi terkait untuk memaparkan tentang rencana kelistrikan di kawasan industri Maloy di ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Rabu (23/8/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta Perusda Kelistrikan Kaltim memfokuskan penerangan pada KIPI Maloy I lebih dulu yang seluas 500 hektar. Sambil berjalan kemudian secara bertahap dikembangkan hingga ke KIPI II.

“Cakupan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik di kawasan Maloy, sebaiknya fokus di KIPI I lebih dulu. Baru kemudian di KIPI II. Agar lebih cepat beroperasi di sana,” ujar Bupati Ismunandar.

Abdurrahman, Direktur Perusda Ketenagalistrikan Kaltim menjelaskan setelah mengembangkan PLTU 110 MW di Tenggarong, untuk masuk dalam sistem Mahakam, kemudian berekspansi membangu 2 X 100 MW, kini pihaknya mendapat tugas dari Gubernur Kaltim untuk menerangi Maloy.

Terutama Maloy I. Dengan menggunakan beberapa pembangkit termasuk pembangkit diesel sebagai backup.

Dari DED KIPI Maloy yang telah disusun, menurut Abdurrahman kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 60,85 kVA dengan kawasan seluas 391,25 hektar.

Dari jumlah kebutuhan tersebut, terbesar dibutuhkan oleh kawasan industry yang mencapai 55,50 kVA. Sisanya untuk kebutuhan infrastruktur, fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pendukung.

“Sistem kelistrikan yang akan dibangun, rencananya ada beberapa sistem pembangkit. Karena Maloy merupakan kawasan industry, sehingga listrik tidak boleh mati. Jadi nanti ada PLTU, ada biomas yang menggunakan cangkang kelapa sawit maupun pome (limbah cair) serta tenaga diesel untuk backup industry yang tidak boleh mati,” kata Abdurrahman.

Dengan kebutuhan listrik yang ada serta beberapa sistem pembangkit, Perusda Kelistrikan Kaltim memberikan estimasi biaya yang dibutuhkan. Yakni sebanyak Rp 649,6 miliar.

Terdiri dari, PLTU 2 X 100 MW dengan nilai investasi diperkirakan Rp 405 miliar, PLTBm diperkirakan membutuhkan investasi Rp 168,7 miliar dan PLTD sekitar Rp 26,89 miliar. Ditambah lagi kebutuhan untuk transmisi dan jaringan distribusi untuk sekitar 70 hektar sebesar Rp 49 miliar.

Meski demikian, pembangunan listrik dengan dana sebesar itu bukan menjadi beban pemerintah kabupaten Kutim. Pola pembangunannya, kata Abdurrahman, Perusda Ketenagalistrikan Kaltim sebagai pemilik wilayah usaha. Kemudian mencari investor untuk membangun. Setelah itu, penjualan listrik dilakukan setelah melalui pembicaraan dengan pihak pemerintah.

“Sistemnya seperti yang dilakukan di wilayah usaha Kariangau. Di Kaltim baru satu, yakni di Kariangau Balikpapan. Jadi kalangan industri setempat membeli listrik yang dibangun oleh investor bersama Perusda Kelistrikan Kaltim,” ujar Abdurrahman. (*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help