TribunKaltim/

DPRD Bontang Desak Walikota Stop Proyek PLTMG karena Izin Belum Lengkap

Ketua DPRD Bontang Nursalam mendesak pemerintah kota menghentikan sementara proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

DPRD Bontang Desak Walikota Stop Proyek PLTMG karena Izin Belum Lengkap
tribunkaltim/udin dohang
Ketua DPRD Bontang Nursalam bersama beberapa anggota Komisi DPRD Bontang meninjau proyek pembangunan PLTMG di Kelurahan Telihan, Bontang Barat. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua DPRD Bontang Nursalam mendesak pemerintah kota menghentikan sementara proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kelurahan Telihan, Kecamatan Bontang Barat.

Proyek senilai Rp 400 miliar yang didanai langsung oleh PT PLN (Persero) tersebut hingga kini belum memiliki izin, mulai dari izin site plan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca: Atlet Peraih Medali Sea Games Diangkat Jadi Guru Olahraga

"Saya minta pemkot bersikap tegas menutup sementara proyek pembangunan PLTMG milik PT PLN itu sampai seluruh izinnya dilengkapi," ujar Nursalam kepada Tribun Senin, (4/9)

Menurut Nursalam, pembangunan PLTMG yang berlokasi di tengah areal pemukiman padat penduduk itu sarat dengan pelanggaran. Awalnya, pihak PLN mengajukan izin prinsip pembangunan PLTMG kapasitas 30 Megawatt (MW) di atas lahan seluas 4.000 M2. Tapi ternyata dalam perjalanan aktivitas pembangunan mencakup areal seluas 13.000 M2. Temuan ini terungkap saat Pemkot dan DPRD Bontang melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke lokasi proyek.

"Sejak awal mereka (pihak PLN, red) sudah bermasalah. Izin prinsip yang diajukan 4.000 M2, ternyata luasan lahan yang dipakai mencapai 13.000 M2," tuturnya.

Baca: Terkuak, Begini Cara Suami Pembunuh Istri Berhasil Lolos di Bandara Lalu Terbang Jauh

Pun demikian, Pemkot kata Salam cukup kooperatif menyikapi pelanggaran izin prinsip yang dilakukan pihak PLN. Sikap kooperatif ini ditunjukkan dengan terbitnya izin pemanfaatan ruang untuk pembangunan PLTMG seluas 13.000 M2 pada 7 Agustus 2017.

Izin prinsip tersebut merupakan perubahan dari izin prinsip pertama seluas 4.000 M2 yang diterbitkan dan diteken Walikota Bontang Neni Moerniaeni pada 12 Oktober 2016.

Selain melanggar izin prinsip, PLN selaku pemilik proyek juga mengabaikan dokumen perizinan lain. Mulai dari pengesahan site plan oleh Dinas Tata Ruang Kota, serta pengurusan dokumen UKL-UPL. Kondisi tersebut, lanjut Nursalam tidak bisa diabaikan karena bisa berdampak negatif dalam menegakkan ketentuan tentang kegiatan industri di Bontang.

Baca: Mantan Lurah Diamankan Saber Pungli saat Memeras Rp 100 Juta

"Ini bisa jadi preseden buruk. Masak, BUMN sekelas PT PLN mengabaikan izin lingkungan dalam membangun," katanya.

Secara kelembagaan DPRD mendesak Pemkot menghentikan sementara proyek pembangunan PLTMG yang sudah berjalan sejak akhir 2016. "Jangan lagi ada toleransi. Saya minta pemkot menghentikan seluruh kegiatan proyek di PLTMG sampai mereka melengkapi seluruh izin yang sudah dilanggar," pungkasnya. (*)

Penulis: Udin Dohang
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help