TribunKaltim/

Jalan Darat Putus, Pemkab Tambah Penerbangan ke Kayan Hilir

Sebenarnya bukan hanya di Apo Kayan saja. Semua desa pedalaman dan perbatasan yang dimasuki oleh pesawat perintis mendapatkan subsidi

Jalan Darat Putus, Pemkab Tambah Penerbangan ke Kayan Hilir
tribunkaltim.co/muhammad arfan
Pesawat berbadan kecil milik MAF terlihat di bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor (Bulungan-Kaltara) beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Belum tersambungnya akses jalan yang terputus karena longsor mengakibatkan terisolasinya sejumlah wilayah di di Apo Kayan, Kabupaten Malinau. Pemkab setempat mencari solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan menambah penerbangan bersubsidi. Seperti, penambahan penerbangan di dua desa terdalam di Apo Kayan, yakni Desa Long Sule dan Long Pipa Kecamatan Kayan Hilir.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Malinau, Yuli Triana mengungkapkan, selain dua desa itu, desa lainnya di Apo Kayan hanya mendapatkan satu kali penerbangan. Dua desa itu merupakan desa terisolir dan hanya dijangkau menggunakan jalur udara.

"Jalur darat belum ada yang tembus sampai sana. Ada beberapa desa di Kayan Hilir itu yang jalur daratnya sudah bisa ditembus. Tapi bukan untuk dua desa itu. Sehingga, kebijakan kami menambah penerbangan subsidi ke dua desa itu. Subsidi untuk dua desa itu ada dua, subsidi barang dan orang. Kalau di desa lainnya, hanya ada subsidi orang," paparnya.

Sumber pendanaan untuk penerbangan di Apo Kayan beber Yuli, ada tiga sumber pendanaan, yakni dana APBN, APBD Malinau dan APBD Provinsi Kaltara. Pemkab Malinau tidak akan mampu menanggung seluruh penerbangan subsidi apabila tidak dibantu dua sumber dana lainnya. Sebab tahun 2017 ini subsidi penerbangan untuk daerah perbatasan dan pedalaman mendapatkan pengurangan.

"Sebenarnya bukan hanya di Apo Kayan saja. Semua desa pedalaman dan perbatasan yang dimasuki oleh pesawat perintis mendapatkan subsidi. Hanya saja, melihat kondisi yang terjadi di Apo Kayan saat ini membuat kita lebih fokus kepada Apo Kayan. Beruntung kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, karena anggaran penerbangan perbatasan dan pedalaman di Malinau terkena rasionalisasi untuk penghematan anggaran," paparnya.

Tahun 2016 lalu, Pemkab Malinau menganggarkan Rp 12 miliar untuk penerbangan ke perbatasan dan pedalaman. Tahun 2017 ini, anggaran untuk penerbangan perbatasan dan pedalaman menurun hampir 50 persen menjadi Rp 7 miliar. Dengan menurunnya dana tersebut, Pemkab Malinau juga harus mengurangi penerbangan.

"Meskipun menurun dananya, tetapi Pemkab Malinau memberikan kesempatan untuk dua maskapai penerbangan beroperasi di Malinau. Salah satu maskapai penebangan, kita tunjuk langsung tanpa melalui lelang, yakni maskapai MAF. Maskapai ini memang sudah melayani penerbangan untuk misi sosial kemanusiaan. Sedangkan maskapai satunya lagi, Susi Air," tandasnya. (*)

Jamin Akhir Tahun Tetap Stabil
MENAMBAH penerbangan ke beberapa desa di daerah Apo Kayan tidak usah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman, bahwa kuota penerbangan akan habis sebelum waktunya. Pemkab Malinau telah mengatur seluruh penerbangan hingga akhir tahun. Beberapa langkah diambil oleh pemkab mengantisipasi kekosongan penerbangan akhir tahun.

"Jadi, kita itu hebiskan penerbangan yang berasal dari dana pemerintah pusat dan perovinsi sampai di triwulan ke 3 tahun ini. Kemudian, memasuki triwulan ke-4 tahun 2017 ini kita baru gunakan dana APBD Malinau itu. Sehingga, kekosongan penerbangan di akhir tahun kemungkinan besar tidak akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Kabag Ekonomi Setkab Malinau, Yuli Triana.

Selalu menjadi permasalahan di Malinau, kuota penerbangan telah habis di triwulan ke 3. Sebab, saat itu tidak ada pengaturan penerbangan dilakukan oleh seluruh pihak pemberi dana. Kondisi tersebut, disampaikan Yuli, telah menjadi pelajaran bagi Pemkab Malinau agar tidak kembali terjadi.

"Sudah bertahun-tahun kita mengalami hal seperti itu. Kemudian, kita meminta masukkan kepada institusi lainnya untuk memperbaiki keadaan. Seperti, kita meminta pendapat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bukan hanya nasihat soal pengaturan penerbangan, kita juga meminta pendapat soal penunjukan langsung maskapai penerbangan pengguna dana APBD Malinau," katanya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help