TribunKaltim/

Pelatihan Siskeudes Dinilai Terlambat Pemkab Belum Bisa Diterapkan Tahun Ini

Untuk merencanakan kegiatan pelatihan, dengan melibatkan seluruh desa di Malinau itu harus mempersiapkan waktu beberapa bulan

Pelatihan Siskeudes Dinilai Terlambat Pemkab Belum Bisa Diterapkan Tahun Ini
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat memberikan bantuan keuangan secara simbolis kepada Bupati Bulungan Sudjati, Walikota Tarakan Sofian Raga, Bupati Nunukan Asmin Laura, Wakil Bupati Malinau Topan Amrulah, Bupati Tana Tidung Undunsyah, di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (22/4/2017) tepat di Hari Jadi ke-4 Tahun Provinsi Kaltara. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Harus segera menerapkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam waktu singkat, dianggap mustahil dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Sampai saat ini, pelatihan untuk menerapkan program nasional pelaporan seluruh dana desa yang bersumber dari APBN ini belum juga dilaksanakan oleh Pemkab Malinau.

Selain persoalan ketiadaan dana untuk melaksanakan kegiatan ini, Pemkab menilai bahwa pelatihan Siskeudes yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kota Tarakan, akhir bulan Juli lalu dianggap terlambat. Demikian disampaikan Staff Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Malinau, Riduan saat ditemui di kantornya baru-baru ini.

"Untuk merencanakan kegiatan pelatihan, dengan melibatkan seluruh desa di Malinau itu harus mempersiapkan waktu beberapa bulan sebelumnya. Tidak bisa kita baru selesai mendapat pelatihan di Tarakan, saat pulang ke Malinau langsung kembali melaksanakan kegiatan yang sama dengan mengundang seluruh desa. Kalau pelatihannya dilaksanakan awal tahun, mungkin masih bisa kita upayakan dilaksanakan beberapa bulan kemudian," jelasnya.

"Meskipun kita memiliki dana cukup. Tapi kita disuruh membuat kegiatan pelatihan Siskeudes ini sesegera mungkin tidak akan bisa. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Waktu pelaksanaan kegiatan itu, harus sesuai dengan jadwal penerbangan dan kondisi penerbangan antara desa-desa di daerah perbatasan dan pedalaman ke pusat pemerintahan," lanjutnya.

Terlebih saat ini, Pemkab tidak memiliki dana untuk menggelar kegiatan pelatihan Siskeudes ini. Artinya, tahun ini Pemkab tidak akan melaksanakan kegiatan pelatihan Siskeudes untuk 109 desa di Malinau. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan catatan, Pemkab Malinau sudah memiliki cukup dana.

"Banyak pertimbangan kalau mau melaksanakan kegiatan seperti itu di Malinau ini. Tidak mungkin kita melaksanakan pelatihan hanya untuk masyarakat di sekitar pusat pemerintahan saja. Desa-desa di Malinau ini ada juga yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman. Mereka juga perlu kita berikan pelatihan. Jadi, kegiatan kita lakukan secara serentak se Kabupaten Malinau," tandasnya.

Ditanyakan apakah tidak cukup dengan dana ratusan juta rupiah, Riduan menegaskan, tidaklah akan cukup menggelar kegiatan seperti ini dengan dana ratusan juta rupiah. Minimal, kegiatan dilaksanakan selama 4 hari sesuai dengan kegiatan BPKP yang telah dilaksanakan di Kota Tarakan bulan Juli lalu.

"Durasinya bisa lebih dari 4 hari. Setiap perwakilan desa yang datang mengikuti kegiatan ini harus kita jamin semuanya. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi dan uang saku. Kemudian, minimal perwakilan desa yang hadir itu Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara. Bararti, kalau 109 desa dikali dua sudah 218 aparat desa harus kita hadirkan pada kegiatan itu," paparnya.

"Kita memerlukan dana miliaran rupiah untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan melaksanakan kegiatan ini tidak bisa mendadak, kita harus rencanakan pada APBD Kabupaten Malinau. Jadi, kita tidak bisa mengabulkan surat edaran KPK untuk melaporkan dana desa APBN melalui Siskeudes tahun 2017 ini," lanjutnya lagi. (*)

Sistem Sama, Aturan Berbeda
ANTARA Siskeudes dan Sistem Informasi Manajemen Desa (Simdes) memiliki banyak kesamaan. Bahkan, dapat dikatakan serupa. Hanya saja, yang membedakan keduanya adalah kedudukan dalam peraturan perundangan-undangan. Didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak ada memerintahkan kepada desa di Indonesia melaporkan keuangan desa menggunakan Simdes.

"Nah itu dia yang membedakan. Dalam UU Desa itu hanya disebut Siskeudes sebagai sarana desa di Indonesia untuk melaporkan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN. Sedangkan Simdes itu tidak disebut sama sekali. Simdes ini telah digunakan oleh Pemkab Malinau sejak tahun 2014 lalu. Kalau tidak salah, akhir tahun 2013 lalu sudah diterapkan," ujar Staff Anggaran BPKD Malinau, Riduan.

Riduan menjelaskan, antara Siskeudes dan Simdes yang telah diterapkan oleh seluruh desa di Malinau memiliki kesamaan pola dan sistem kerja. Keduanya, bisa digunakan dengan cara offline. Sesuai dengan sistem kerjanya, seluruh desa dapat menginput data laporan penggunaan dana desa pada aplikasi yang telah diajarkan oleh BPKD Malinau.

"Kalau di Kaltara ini, yang menggunakannya di Kabupaten Tana Tidung saja. Sedangkan untuk kabupaten kota lainnya menggunakan aplikasi seperti Simdes ini. Ya memang, seharusnya pelaporan dana desa APBN ini menggunakan Siskeudes. Tapi antara Siskeudes dan Simdes tidak jauh berbeda. Bahkan, dapat dikatakan sama," tandasnya.

"Setelah semua laporan itu dimasukkan dalam Simdes kita mengecek kembali apakah ada kekurangan dan kesalahan. Lalu kita minta desa untuk merevisi sesuai arahan kita. Setelah semua sudah fiks, barulah kita kunci laporan itu dan kita sampaikan secara online. Setalah kita online kan, maka laporan sudah tidak bisa diubah-ubah lagi," lanjutnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help