TribunKaltim/

Lahan Tol Menunggu Perlu Izin dari Menteri KLHK, Pimpro pun Tak Berani Kerja

Proyek tol Balikpapan-Samarinda Seksi II terbentang 30 km dari Muara Jawa hingga Samboja menjadi satu dari lima seksi yang paling lamban pengerjaannya

Lahan Tol Menunggu Perlu Izin dari Menteri KLHK, Pimpro pun Tak Berani Kerja
Tribunkaltim/M Wikan H
Pembanguan Jalan Tol Balikpapan Samarinda hingga saat ini terus berlanjut. Pembanguan yang berjalan yakni Seksi 1 

TRIBUNKALTIM, SAMARINDA - Proyek tol Balikpapan-Samarinda Seksi II terbentang 30 km dari Muara Jawa hingga Samboja menjadi satu dari lima seksi yang paling lamban pengerjaannya. Kendala proyek tol seksi II berada dalam lokasi Tahura.

Di lokasi tersebut, ada tanam tumbuh warga yang perlu didata ulang untuk menentukan besaran penggantian tanaman. Belum selesai pendataan tanaman, masalah datang, yakni adanya tanam tumbuh baru yang dilakukan masyarakat. Total panjang yang dipenuhi tanam tumbuh itu adalah 16 km.

Solusi atas ini, sudah ada Legal Opinion (LO) dari Kajati Kaltim yang menentukan mana tanam tumbuh yang bisa dibayarkan dan mana yang tidak.

"Seksi II sebenarnya sudah clear dari legal aspek, cuma tanam tumbuh tadi. Sudah ada LO dari Kejati Kaltim sebagai solusi untuk dibayarkan. Jadi, tanam tumbuh yang ditanam sebelum usia 10 tahun, itu tak perlu dibayar. Sementara tanam tumbuh yang usianya lebih 10 tahun, yang harus kami bayar," ucap Joko Setiono, Kabid Bina Marga PU Kaltim.

Bagaimana proses pembayaran tanam tumbuh di 16 km tersebut, dijelaskan Heri Susanto, PPTK Pembebasan Lahan Tol, pihaknya sudah mendata ada 164 penganggaran yang diajak bermusyawarah untuk permasalahan pembayaran tersebut.

"Lebih kurang ada 164 penggarap. Pembayaran, kami ikuti LO dari Kejati itu. Untuk harga satu pohon, itu nanti akan dinilai. KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang nanti akan menilai. Intinya, kalau penggarap masih tak menerima harga appraisal tanam tumbuh yang ditawarkan, maka akan ke pengadilan lagi untuk prosesnya," ujar Heri.

Tak hanya soal tanam tumbuh, adanya perubahan ROW (right of way) tol seksi II juga menjadi hambatan. Awalnya, sesuai desain awal, lebar jalan tol di seksi II yang melintasi APL Tahura hanyalah 60 meter.

Namun, saat dilakukan pengecekan teknis oleh kontraktor Jasa Marga, area tersebut membutuhkan lahan yang lebih besar. Ini dikarenakan kondisi lintasan yang akan digunakan memiliki kelandaian. Merubah ROW awal ini, harus mendapat persetujuan dari KLHK, dan saat ini sedang dalam proses pengerjaan oleh Dinas Kehutanan Kaltim.

"Akibat teknis di lapangan, ada penambahan lebar. Setelah kami kalkulasi, termasuk ROW kiri dan kanan, ada penambahan 184 hektare dengan panjang 110 meter. Ini yang kami usulkan ke KLHK. Proses penambahan itu, masih di meja ibu Menteri KLHK. Prinsipnya mereka (KLHK) setuju saja. Tanggal 13 September kami temui (KLHK) lagi. Penambahan lahan ini, yang nanti akan di PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara kami dan Jasa Marga," ujar Wahyu Widhi, Kepala Dishut Kaltim.

Belum adanya kata setuju dari KLHK untuk ditambahnya 185 hektare dan 110 meter sebagai area tol ini, membuat Pimpinan Proyek Jasa Marga yang menghandle pekerjaan seksi 2,3, dan 4, tak berani melakukan pekerjaan konstruksi di area seksi 2 yang perlu ditambahkan tersebut. (*)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help