DPR Minta Jokowi Klarifikasi Pernyataan Panglima TNI soal Pasokan 5 Ribu Senjata Ilegal
Menurut Gatot, ada institusi di luar militer dan Polri yang hendak mendatangkan ribuan senjata itu.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang berusaha mengimpor senjata alias ilegal.
Menurut Gatot, ada institusi di luar militer dan Polri yang hendak mendatangkan ribuan senjata itu.
"Atasan beliau (Panglima TNI) itu kan Presiden. Itu disampaikan ke Presiden dan direspons dengan baik oleh Presiden diklarifikasi daripada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak," kata Arsul di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).
Arsul memandang hal tersebut harus diklarifikasi karena pernyataan Panglima TNI telah disebar ke publik.
Penyampaian penjelasan itu bisa melalui Wakil Presiden atau Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan.
"Presiden harus menyampaikan dulu secara jelas. Biar Presiden yang mengklarifikasi. Presiden ini karena bertanggungjawab tertinggi ya setelah Presiden apakah bilang yang mengklarifikasi Pak Wapres atau Menkopolkam itu boleh saja," kata anggota Panitia Khusus Angket KPK itu.
Baca: Keren. . . Rayakan Ulang Tahun Noah, BCL dan Ashraf Bergaya ala Penyihir
Baca: OTT di Banten KPK Tangkap Kepala Daerah hingga Pejabat, Jumlahnya 10 Orang!
Baca: Polisi Satwa Ini Amankan Permen Susu dari Penjual Jajanan di Sekolah Anaknya
Baca: Kata Seks Apa yang Paling Sering Ditanyakan ke Google?
Baca: Mengejutkan! Istri Sutradara G30S/PKI Ungkapkan Tujuan Film Ini Dibuat
Baca: Ada Kebakaran Jangan Cuma Ditonton, Ini yang Dibutuhkan Pemadam Agar Api Cepat Mati
Diketahui, ucapan Gatot Nurmantyo tersebut pertama kali diunggah oleh Twitter radio Elshinta.
Saat itu Nurmanto memberikan acara silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, kemarin.
Dalam kicauannya, Elshinta menuliskan Panglima TNI mengatakan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan lima ribu senjata secara ilegal.
