TribunKaltim/

Kedatangan KPK Tunda Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pembayaran TPP sempat telat karena transfer DBH triwulan ketiga yang mestinya dikucurkan pada Juli lalu mengalami keterlambatan

Kedatangan KPK Tunda Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai
TribunKaltim.co/ Nevrianto Hardi Prasetyo
Anggota KPK membawa tiga koper setelah menggeledah Kantor Pemkab Kukar 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksa sejumlah kantor dinas selama 4 hari kemarin berimbas pada penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Agustus dan September. Sedangkan TPP untuk Juni dan Juli sudah dibayarkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Kukar sejak Selasa (26/9) lalu.

"Kemarin (TPP) jadi terlambat karena masuknya KPK, kita sedikit telat memprosesnya jadi agak menahan diri dulu. Mudah-mudahan Senin depan sudah (cair), terutama di Setkab saya sudah tanda tangan cek untuk mencairkan, kebetulan kemarin pas hari Jumat," kata Marli, Sekretris Daerah (Sekda) Kabupaten Kukar ditemui dalam kegiatan penerimaan peserta Kirab Pelajar Nusantara di halaman Kantor Bupati Kukar, Minggu (1/10).

Tiap bulan dana yang digelontorkan untuk pembayaran TPP ini sekitar Rp 45 miliar/bulan. Pembayaran TPP sempat telat karena transfer Dana Bagi Hasil (DBH) untuk triwulan ketiga yang mestinya dikucurkan dari Pusat pada Juli lalu mengalami keterlambatan.

Namun DBH dari pusat baru ditransfer pada Senin (25/9) lalu senilai Rp 335 miliar. Ditanya apakah nanti ada transfer DBH susulan, Marli mengatakan targetnya masih banyak.

"Mudah-mudahan di sana punya perhitungan baru karena ini semua dari APBN. Kata Dirjen DBH kemarin, kita ini kalau ada uang pasti kita kirim, kalau nggak ada apa yang mau dikirim," tutur Marlu. Ia mengingatkan, jangan sampai kita menilai dari satu sisi saja bahwa Kukar kurang berupaya untuk memperjuangkan DBH. Ia berharap keuangan negara ini bisa mulai membaik.

Sebelumnya, Pemkab Kukar berjuang ke Pusat untuk mendapatkan DBH dengan porsi yang adil, mengingat Kukar selama ini dikenal sebagai daerah penghasil migas. Sejak 2015, transfer DBH selalu menurun dari Pusat. Puncaknya tahun ini, Pusat semakin lambat mentransfer DBH sehingga berimbas pada penundaan program pembangunan yang sudah direncanakan. Merosotnya DBH ini sangat berdampak pada sendi perekonomian dan pembangunan di Kukar. Selama ini penerimaan DBH berkisar Rp 2 triliun/tahun. Imbas penurunan DBH ini sangat terasa di 2017 ini.

Pada triwulan pertama dan kedua, Kukar menerima transfer sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan transfer triwulan ketiga mengalami keterlambatan. Seperti diketahui, transfer DBH triwulan ketiga yang seharusnya cair akhir Juli lalu belum juga terkucurkan sampai memasuki September ini. Sehingga Pemkab harus melakukan rasionalisasi di seluruh OPD.

Pihak Pemkab menilai selama ini pembagian DBH berdasarkan kemauan dari pusat tidak adil karena seharusnya daerah penghasil harus diberikan porsi lebih besar, jika pusat memberikan porsi minim sesuai kemauan pusat maka perekonomian Kukar melambat bahkan cenderung mandek. Terkait transfer DBH triwulan keempat, rencananya akan dihitung November 2017 depan. Dan, tahun depan ada celah kenaikan DBH dan DAU sebesar 100 persen. (*)

Penulis: Rahmad Taufik
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help