TribunKaltim/

Kejati Kaltim Siapkan Sembilan Jaksa Dampingi KPU Kaltim

Kerjasama Kejati Kaltim dan KPU Kaltim, kata Fadil, terkait pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa, legal opinion dan legal assistance.

Kejati Kaltim Siapkan Sembilan Jaksa Dampingi KPU Kaltim
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Fadil Zumhana menandatangani kesepakatan kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengn Ketua KPU Kaltim M Taufik, usai peluncuran Pilgub Kaltim 2018, di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin (2/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Budhi Hartono

‎TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kejaksaan Tinggi Kaltim menyiapkan sembilan jaksa bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) yang akan mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim, dalam pelaksanaan kegiatan di pemilihan gubernur Kaltim 2018 mendatang.

Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Fadil Zumhana, kepada wartawan.

"Sudah ada jaksanya dari Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara). Sekitar sembilan orang jaksa yang akan mendampinginya," kata Fadil, usai usai menandatangani kerjasama kesepakatan bidang perdata dan tata usaha negara dengan KPU Provinsi Kaltim di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Senin (2/10/2017).

Kerjasama Kejati Kaltim dan KPU Kaltim, kata Fadil, terkait pendampingan dalam pengadaan barang dan jasa, legal opinion dan legal assistance.

Baca: Instagram Memang Aplikasi Menyenangkan untuk Orang Dewasa tapi Apakah Aman untuk Anak?

Baca: Lihat Paduan Outift Monokrom ala Chelsea Islan, Spektakuler dan Fashionable Abis!

Baca: Rita Widyasari Jadi Tersangka KPK, Nasdem Belum Putuskan Kandidat di Pilgub Kaltim

Baca: Duh, Rute Penerbangan Samarinda-Berau Tak Ada Lagi

Baca: Sisa Bonus PON Tak Masuk APBD-P, Forum Pelatih Kecam Pemprov dan DPRD Kaltim

"Karena jaksa pengacara negara ini, sebetulnya sangat diperlukan oleh pemerintah yang memakai atau menggunakan keuangan negara. Supaya keuangan negara itu terkontrol dan tidak terjadi pelanggaran apalagi terjadi korupsi," tutur mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI.

‎Menurut dia, kerjasama atau MoU ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari negara.

"Itu gunakan mencegah terjadinya korupsi dan memberikan arahan-arahan, agar seluruh kegiatan yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Dalam sambutannya, Fadil memaparkan secara singkat, tujuan dari kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara.

Kerjasama ini memberikan bantuan hukum atau memberikan bantuan pengacara negara, sebagai mediator dan fasilitator‎ dalam persoalan hukum. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help