TribunKaltim/

Pemkab tak Simpan Berkas Kepegawaian Mantan Sekkab Budiman Arifin

Rusli memastikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pihaknya tetap bisa membuktikan jabatan Budiman saat itu

Pemkab tak Simpan Berkas Kepegawaian Mantan Sekkab Budiman Arifin
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Budiman Arifin (kanan) dan Irianto Lambrie (kiri) bersalaman, menyapa dan saling melempar senyum usai pelantikan Pj Bupati Bulungan Syaiful Herman di Gedung Wanita Bulungan, Selasa (1/9/2015). 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Nunukan, Muhammad Rusli Usman mengaku kecewa karena tidak bisa mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan Budiman Arifin sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan.

Pihak Pemkab Nunukan beralasan, surat keputusan dimaksud tidak tersimpan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan.

Padahal berkas tersebut merupakan barang bukti yang ditunggu jaksa untuk melengkapi berkas (21) Budiman, sebagai tersangka korupsi pengadaan tanah seluas 62 hektare pada tahun 2004. Budiman dijadikan tersangka terkait jabatannya sebagai Sekretaris Kabupaten Nunukan selaku kuasa pengguna anggaran kegiatan saat itu.

"Lucu kan? Berkas pejabat kok bisa nggak ada? Masak nggak terarsip?," ujar Rusli, Selasa (3/10).

Meskipun tidak mendapatkan berkas yang diharapkan tersebut, Rusli memastikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pihaknya tetap bisa membuktikan jabatan Budiman saat itu. Dengan tambahan keterangan saksi, pihaknya segera melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan. "Dua minggu lagi kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda," ujarnya.

Dalam kasus itu, mantan Bupati Bulungan 2005-2010 dan 2010-2015 ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. "Dia sudah tiga kali diperiksa. Dua kali diperiksa sebagai saksi, kemudian sekali diperiksa sebagai tersangka," ujarnya.

Sebelumnya dalam kasus itu pengadilan telah menghukum mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nunukan Darmin Djemadil, Pj Sekcam Nunukan Selatan Arifuddin dan mantan Bendahara Pembayaran Sekretariat Kabupaten Nunukan Simon Sili. Kasus tersebut dinilai merugikan negara hingga Rp 7 miliar.

Tim Pengadaan Tanah ini bekerja berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 319/2004. Pengadaan tanah selain untuk ruang terbuka hijau di depan Kantor Bupati, juga mencakup pengadaan tanah untuk Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Embung Sungai Bilal, penjara, parkir Badan Kepegawaian Daerah, mess diklat, PPI dan Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help