TribunKaltim/

Pembahasan APBD Berau Molor

Kalau APBD murni waktunya masih panjang. Karena proyek dikerjakan tahun depan. Tapi kita upayakan MoU bisa berbarengan dengan perubahan (APBD-P 2017).

Pembahasan APBD Berau Molor
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
RAPAT - DPRD Berau belum juga menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan 2017. 

> Upayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Hingga bulan Oktober, DPRD Berau belum juga menuntaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan 2017.

Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, saat ini DPRD dan Pemkab Berau tengah melakukan pembahasan secara internal, maupun melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Molornya pembahasan APBD ini disebabkan banyaknya agenda DPRD Berau. Bahkan sejak akhir September lalu, seluruh anggota DPRD melalui masing-masing komisi, meminta diberikan penambahan waktu pembahasan hingga sepekan.

Ketua DPRD yang biasa disapa Sari ini mengatakan, mestinya DPRD dan Pemkab Berau sudah melakukan MoU pada bulan Agustus, sehingga tidak menganggu pelaksanaan program pemerintah.
“Baru September kemarin (KUA-PPAS) diserahkan ke kami. Entah bagaimana kebijakannya nanti. Kalau sesuai ketentuan harusnya bulan Agustus sudah selesai,” imbuhnya.

Diakuinya, keterlambatan ini kata Sari, akan berdampak pada sejumlah program pemerintah. “Terutama untuk proyek-proyek fisik yang perlu dilelang, perlu waktu. Kualitas pekerjaan jadi menurun, apalagi musim hujan, material langka dan dikerjakan buru-buru,”ujar politisi Partai Golkar ini.

Tidak hanya itu, keterlambatan ini juga akan berpengaruh terhadap serapan anggaran. Demikian pula dengan pembahasan KUA-PPAS 2018, kata Sari sedang dalam proses pembahasan dan ditargetkan rampung bersamaan dengan KUA-PPAS perubahan 2017.

 “Kalau APBD murni waktunya masih panjang. Karena proyek dikerjakan tahun depan. Tapi kita upayakan MoU bisa berbarengan dengan perubahan (APBD-P 2017). Kalau APBD murni, kami tidak tahu dinamikanya di dewan seperti apa, tapi kami harapkan juga bisa dituntaskan secepatnya. Target kami kalau bisa bersamaan dengan ABT,” tandasnya.

Sari juga mengatakan, APBD Berau tahun 2018 tetap diproyeksikan sebesar Rp 1,3 triliun. “Tapi kami berharap ada penambahan dana transfer pemerintah pusat, sehingga PBD kita bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya.
Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo mengakui tidak banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mendongkrak APBD Berau.

“Solusinya sih klasik, kita upayakan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), meminimalisir pengeluaran, meningkatkan sumber-sumber non APBD, seperti CSR. Hanya itu yang bisa kita lakukan,” ujarnya.
Pemkab Berau juga berharap, ada proyek pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Berau untuk membantu perekonomian masyarakat Berau. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help