TribunKaltim/

Pejabat Dilarang Arogan pada Bawahan

Kita bukan anak TK atau anak SD lagi, capek kita membahas (kedisplinan) ini. Menjadi pegawai negeri adalah pilihan

Pejabat Dilarang Arogan pada Bawahan
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Bupati Berau menginstruksikan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah untuk membentuk tim pengawas kinerja PNS, terutama terkait dengan tingkat kehadiran. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Kedisiplinan pegawai yang rendah di lingkungan Pemkab Berau, sudah sejak lama menjadi sorotan masyarakat. Persoalan ini menjadi perhatian Bupati Berau, Muharram.

“Supaya persoalan (disiplin pegawai) ini tidak berlarut-larut, saya minta dibentuk tim kedisiplinan pegawai,” tegas Muharram di hadapan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), saat memimpin apel, Senin (9/10).

Dijelaskannya, tim ini nantinya akan terus memantau kedisiplinan pegawai, baik dari segi waktu kerja hingga capaian hasil pekerjaannya.

“Kita bukan anak TK atau anak SD lagi, capek kita membahas (kedisplinan) ini. Menjadi pegawai negeri adalah pilihan, kalau tidak sanggup ada pilihan lain,” imbuhnya.

Karena itu, Muharram menginstruksikan kepada Organisasi, Badan Kepegawaian serta Bagian Umum untuk terus memantau kinerja pegawai, termasuk mengumumkan hasil rekapitulasi absensi pegawai setiap bulan.

Hasil tim pengawas itu nanti yang menjadi tolok ukur memberikan promosi dan sanksi bagi pegawai.
“Kita tidak ingin jadi preseden buruk, pegawai yang rajin tidak dapat promosi, yang malas justru naik (pangkat, jabatan dan penghasilan) karena tidak ada data kedispilinan,” kata Muharram.

Muharram mengatakan, selama ini ada PNS yang terlalu fokus pada usaha di luar tugas dan kewajiban sebagai abdi negara. Menurutnya, langkah itu sah-sah saja, selama tidak menganggu pekerjaan utama sebagai PNS.

“Demikian pula soal penghasilan, kalau mau lompat bebas, bukan di sini tempatnya. Ada PNS yang lebih fokus ke bisnisnya. Kalau punya minat berbisnis, silakan (mengundurkan diri), mungkin lebih sukses berbisnis nanti,” katanya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Muharram juga mengingatkan PNS yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari PNS lainnya, agar tidak arogan.

“Tidak boleh ada kepemimpinan yang arogan. Kita dengungkan kerjasama, transparansi. Karena kita semua adalah pegawai negeri, hanya kebetulan ada yang diberi amanah sebagai kepala dinas, sebagai kepala bagian dan sebagainya,” paparnya.

Karena itu, Muharram mengingatkan kepada para pejabat eselon, khususnya yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas, kepala badan, bagian hingga kepala seksi untuk menjaga kondusifitas kerja. Menciptakan tempat kerja yang nyaman, sehingga PNS bisa bekerja secara maksimal tanpa gangguan dan tekanan yang tidak relevan dari atasan. (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help