TribunKaltim/

Penyalur BBM Wajib Patuhi Kuota Kampung

Sebagian distribusi BBM dilakukan dengan menerapkan kebijakan penyaluran BBM melalui koperasi maupun masyarakat yang memiliki usaha dagang

Penyalur BBM Wajib Patuhi Kuota Kampung
TRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSEN
SPBU - Masyarakat di sejumlah kecamatan kesulitan mendapat BBM, karena dari 13 kecamatan, hanya empat yang memiliki SPBU dan 2 kecamatan dilayani APMS, sisanya masih belum terlayani. 

> Termasuk Aspek Legalitas dan HET

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Hingga kini distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Berau masih belum merata.

Pasalnya, dari 13 kecamatan, hanya 4 kecamatan yang memiliki Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), hanya sebagian yang dilayani oleh APMS Agen Premiun dan Minyak Solar (APMS) seperti Talisayan dan Bidukbiduk.

Sehingga masih banyak  perkampungan, pedalaman dan wilayah pesisir serta kepulauan yang belum bisa mengakses BBM dengan harga yang terjangkau.

Sebagian distribusi BBM dilakukan dengan menerapkan kebijakan penyaluran BBM melalui koperasi maupun masyarakat yang memiliki usaha dagang sebagai penyalur di perkampungan.

Mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 tahun 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu.

Serta Surat Keputusan Bupati Berau nomor 375 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu.
Karena itu, Senin (9/10) kemarin digelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait yang dipimpin langsung Bupati Berau, Muharram dan Wakil Bupati, Agus Tantomo.  

Rapat tersebut menegaskan pentingnya kebijakan dalam memberikan rekomendasi penyaluran BBM kepada masyarakat di perkampungan. Namun dalam pemberian rekomendasi ini perlu kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Berau bersama instansi terkait, sehingga penyaluran BBM ke masyarakat memenuhi legalitas.

“Kita harus memberikan solusi dalam upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat di perkampungan dalam penyediaan BBM, Kita ingin ada kesepakatan bersama dengan semua instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ini,” tegasnya.

Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi yakni badan usaha, lengkap dengan SITU, SIUP serta TDP. Selanjutnya mengajukan permohonan rekomendasi dengan melampirkan daftar kebutuhan BBM di kampung yang dilayani.

Sehingga kuota yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik untuk pertanian, perikanan serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) maupun masyarakat umum di kampung.

“Rekomendasi ini yang nantinya menjadi dasar badan usaha untuk membeli BBM ke SPBU maupun APMS secara legal untuk disalurkan ke kampung,” jelasnya.

Dalam rapat ini juga disepakati beberapa kebijakan penyaluran BBM ke kampung, dimana untuk mendapat perijinan sebagaimana yang ditetapkan, sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi dari kepala kampung dan camat lengkap dengan data kuota kebutuhan BBM di wilayahnya.

Bagi pengecer BBM di kampung diminta mencantumkan kuota BBM per bulan serta mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). (*)

Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help