TribunKaltim/

Sekitar 80 Ribu Hektare Tambak Siap Disertifikasi

Produksi tambak khususnya Udang Windu itu 10 ribu ton setahun. Udang Windu dari Kaltara ini terbagus di dunia, karena perlakuannya masih tradisional

Sekitar 80 Ribu Hektare Tambak Siap Disertifikasi
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Hamparan tambak yang ada di Kabupaten Bulungan terlihat dari udara, baru-baru ini. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Potensi tambak-tambak yang ada di Provinsi Kaltara, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas cukup menjanjikan. Sayangnya, karena status ratusan hektare lahan tambak ini belum jelas.

Harus diakui, kata Amir Bakri, Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan (DKP) Provinsi Kaltara di acara penyerahan sertifikat lahan oleh Presiden Joko Widodo di halaman kantor Bupati Bulungan, Tanjung Selor, pekan lalu, sektor perikanan dan kelautan khususnya budidaya tambak ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang ada di Kaltara.

"Produksi tambak kita, khususnya Udang Windu itu 10 ribu ton setahun. Udang Windu dari Kaltara ini terbagus di dunia, karena perlakuannya masih tradisional," ujarnya.

Sejak tahun 2015 hingga 2017 ini, terang, Amir, pihaknya sudah melakukan pendataan seluruh tambak dan kolam di Provinsi Kaltara, demi keperluan pembuatan sertifikat tersebut. Data yang dibutuhkan, seperti siapa pemilik, luas lahan, juga sudah lengkap. Total luas tambak yang sudah siap disertifikatkan mencapai lebih dari 80 ribu hektare. Namun sayangnya, hingga kini belum ada satu pun sertifikat yang sudah diterbitkan. "Sebenarnya tinggal diterbitkan sertifikatnya, kalau memang mau diterbitkan," katanya.

Masih terkait sertifikat, Amir juga meminta agar sertifkat lahan bagi nelayan yang tinggal di atas air, bisa mendapat perhatian. "Karena sesuai aturan itu, di atas laut nggak bisa diberikan sertifikat. Ini juga yang menjadi permasalahan nelayan di Kaltara ini," katanya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil ketika dikonfirmasi membantah bahwa selama ini, ada upaya-upaya untuk tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak para petambak. Yang menjadi kendala, jelasnya, lahan-lahan tersebut berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Otomatis, tidak bisa diberikan sertifikat.

Saat ini, kata Djalil, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, yang memungkinkan lahan-lahan tambak tersebut diberi sertifikat. Dia memastikan, dalam waktu dekat ini sertifikat untuk lahan-lahan tambak tadi akan diterbitkan. "Ini sudah perintah Presiden," ujarnya.(*)

Tags
windu
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help