TribunKaltim/

Terkait Pemindahan Dua Desa oleh PT KPUC, Dinas PU Bingung Mengganti Infrastruktur

Kalau pembiayaan dari APBD kan sudah nyata untuk apa. Nah, kalau dana dari perusahaan ini mau dimasukkan ke mana?

Terkait Pemindahan Dua Desa oleh PT KPUC, Dinas PU Bingung Mengganti Infrastruktur
HO/DISPAR KABUPATEN MALINAU
Salah satu desa wisata di Kabupaten Malinau. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Memindahkan dua desa di dua kecamatan di Malinau untuk kepentingan pertambangan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC), bukanlah perkara mudah, tidak segampang yang dipikirkan. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU-PRPKP) mengaku kebingungan soal mekanisme penggantian infrastruktur desa yang akan digusur oleh perusahaan tambang ini.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU-PRPKP Malinau, Yafta mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya masih kebingungan terkait persoalan ini. Pasalnya ketika dana pembangunan infrastruktur desa itu diserahkan kepada Pemkab Malinau, akan dimasukkan pada pos pembiayaan yang mana dan dana penerimaan dari mana.

"Kalau pembiayaan dari APBD kan sudah nyata untuk apa. Nah, kalau dana dari perusahaan ini mau dimasukkan ke mana? Apakah diterima sebagai dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan atau bagaimana. Sampai saat ini, kita masih mempelajari kembali pendanaan dari perusahaan guna membangun kembali infrastruktur yang akan digusur," tandasnya.

Menurut Yafta, sudah menjadi tanggung jawab perusahaan pemindah dua desa, untuk mengganti seluruh bangunan pemerintah. Terkait pendataan bangunan apa saja yang akan diganti oleh KPUC, pihaknya belum mendapatkan rincian secara jelas bangunan apa saja yang akan diganti oleh perusahaan. Selanjutnya Yafta akan berkoordinasi dengan camat.

"Kalau dari kami saat ini belum pernah melakukan pendataan bangunan pemerintah di dua desa itu. Namun dulu pernah kita bersama pihak kecamatan melakukannya. Akan tetapi, karena waktu yang kurang mendukung untuk menyelesaikan pendataan. Hingga saat ini, kita belum menyelesaikan pendataan. Kami tidak tahu kalau kecamatan sudah melakukan pendataan bersama perusahaan. Oleh karenanya, kita akan segera berkoordinasi dengan dua camat itu," tuturnya.

Sesuai komunikasi awal dengan camat, Yafta mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan bagaimana mekanisme pembangunan infrastruktur yang akan digusur oleh KPUC. Secara institusi, Yafta menyatakan, akan segera membicarakan hal ini di tingkat Pemkab Malinau. Sebab, mekanisme penunjukan kontraktor di tingkat pemerintahkan rumit.

"Itu masih keinginan camat. Kita belum bisa mengiyakan keinginan mereka. Sebab, kalau mengikuti mekanisme seperti yang biasa kita lakukan, untuk menentukan pemenang pekerjaan harus dilakukan tander terlebih dahulu. Nah, kalau mengikuti mekanisme itu akan sangat sulit. Terlebih, dana untuk pembangunan ini kan bersumber dari perusahaan bukan dari dana pemerintah. Itulah mengapa kita harus membicarakannya lagi di tingkat Pemkab," jelasnya.

Seperti diwartakan sebelumnya, Camat Malinau Selatan (Malsel), Henock Markus mengungkapkan, ada beberapa bangunan akan diganti oleh PT KPUC, yakni Gereja, Puskesmas, sekolah, rumah adat, jalan, drainase dan infrastruktur desa lainnya yang telah dibangun oleh Pemkab Malinau. Dua desa yang akan dipindahkan ini berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Malsel dan Kecamatan Malinau Selatan Hulu (Masehu). (*)

Sebaiknya Dinas PU jadi Fasilitator
MENYERAHKAN dana pembangunan infrastruktur yang akan digusur PT KPUC kepada Pemkab Malinau tidak efektif. Sebaiknya Dinas PU-PRPKP hanya menjadi fasilitator dalam proses pembangunan infrastruktur itu. Artinya, Dinas PU hanya menjadi pengawas dalam proses pembangunan.

"Jadi yang membangun infratruktur itu nantinya tetap perusahaan. Sedangkan kita hanya menjadi pengawas di lapangan. Selain itu, kita juga bisa membantu perusahaan untuk melakukan penghitungan harga bangunan yang akan didirikan dan penghitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) nya. Dengan begitu, kita bukan menjadi eksekutor di lapangan. Kita hanya menjadi fasilitator," jelas Kabid Bina Marga Dinas PU-PRPKP, Yafta.

"Namun bukan semudah itu, kita juga akan melakukan pengecekan secara detail sesuai dengan rencana pembangunan awal. Sebab bangunan baru nanti harus sesuai dengan bangunan aslinya. Tidak boleh ada kurang dan perbedaan. Sebaiknya perusahaan saja yang mengerjakannya. Kalau meminta pihak ketiga maka biaya pembangunan akan semakin tinggi. Sebab, pihak ketiga tentu akan mencari untung," lanjutnya.

Yafta mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu koordinasi pihak kecamatan untuk membicarakan penggantian bangunan oleh PT KPUC. Penghitungan dan pendataan bangunan, harus dilakukan dengan baik. Sehingga, tidak ada kekurangan dalam proses pembangunannya.

"Kalau bangunan pemerintah itukan ada datanya semua, dan tersimpan. Jadi kalau ada kurang atau seperti apa nantinya akan bermasalah dikemudian hari. Untuk itu kita harus sangat teliti. Kita harus hitung dengan baik semuanya. Intinya, semua infrastruktur yang digusur atau dihancurkan harus dibangun kembali sesuai bangunan semula," tegasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help