TribunKaltim/

60 Hari Berlalu, Bupati Nunukan Dipaksa Segera Laksanakan Putusan PTUN

"Aturannya jelas. Silahkan baca saja. Itu yang akan kami lakukan," ujarnya, Rabu (11/10/2017) dihubungi melalui telepon seluler.

60 Hari Berlalu, Bupati Nunukan Dipaksa Segera Laksanakan Putusan PTUN
HO/Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Nunukan
Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM menyalami anak seorang warga di Kabupaten Nunukan. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN -  Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Jihim memastikan pihaknya akan melakukan upaya paksa agar Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid melaksanakan putusan yang memenangkan gugatan mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa.

Upaya paksa itu dilakukan dengan mengacu pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

"Aturannya jelas. Silahkan baca saja. Itu yang akan kami lakukan," ujarnya, Rabu (11/10/2017) dihubungi melalui telepon seluler.

Dalam aturan itu, setelah 60 hari kerja putusan tak juga dilaksanakan, penggugat bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Aturan itu juga menjelaskan, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14  belas hari kerja.

“Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi,” ujarnya.

Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah sembilan puluh hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Kemudian, kata dia, dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif.

“Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),” ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help