TribunKaltim/

Gurita Korupsi di Kota Raja

Soal Tim 11 di Belakang Rita Widyasari, Ini Tanggapan Pejabat Kukar

Disebutnya nama Tim 11 oleh Wakil Ketua KPK, serta anjuran Gubernur Kaltim untuk menolak segala hal jika berkaitan dengan Tim 11.

Soal Tim 11 di Belakang Rita Widyasari, Ini Tanggapan Pejabat Kukar
TRIBUN KALTIM/RAHMAD TAUFIK
KPK membawa 9 kopor usai memeriksa pejabat Kukar di Polres Kukar, Selasa (3/10/2017) pukul 17.00 Wita. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Anjas Pratama

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Disebutnya nama Tim 11 oleh Wakil Ketua KPK, serta anjuran Gubernur Kaltim untuk menolak segala hal jika berkaitan dengan Tim 11 ikut Tribun konfirmasikan kepada 2 pejabat daerah Kukar, yakni Plt Bupati, Edi Damansyah, serta Sekkab Kukar, Marli, Selasa (10/10/2017).

Keduanya kompak, bahwa keberadaan Tim 11 di Kukar, tak ada sama sekali.

“Selama ini belum ada pengaduan secara resmi (terkait Tim 11). Kami tak ketahui itu secara resmi. Setelah di media (mengetahui Tim 11). Kami tegaskan bahwa, struktur pemerintahan Kukar berjalan bekerja karena ukuran kinerjanya jelas,” ujarnya.

Apakah Edi akan memperbaiki sistem pemerintahan di Kukar yang saat ini sedang dibidik KPK juga ikut dijelaskannya, terlebih soal perizinan (terkait kasus dugaan gratifikasi izin PT. SGP) serta dinas-dinas lainnya.

“Sistem layanan sudah terbangun. SOP sudah ada. Bahkan di beberapa SKPD sudah ISO. Ini yang terus kami kawal. Tugas pemerintahan masih berjalan dengan baik. Evaluasi, bagaimana kinerja yang sudah ada, terus pertahankan dan tingkatkan. Kami terus lakukan evaluasi. Per 3 bulan, per semester kami evaluasi. Bupati Kukar tetap ibu Rita Widyasari, kami, wakil beliau hanya jalankan tugas yang dimandatkan,” ucap Edi Damansyah.

Apakah ada penelusuran akan hal itu, dugaan gratifikasi kepada Bupati Kukar yang dilakukan Abun pada 2010 lalu, disebut Edi masih akan dipelajari juga oleh tim pemerintahan.

“Selama ini kan selalu dilakukan proses. (izin PT. SGP). Siapa Kepala Dinasnya saya sudah lupa. Saat itu (2010), saya masih jabat Kepala Dinas Capil saat itu. Dokumen detail masih belum saya pelajari. Tetapi, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan OPD terkait,” katanya.

Lebih lanjut, Edi belum memberikan jawaban pasti, apakah Pemkab Kukar yang saat ini sudah dipimpinnya, akan mendukung penuh jika nantinya KPK akan meneruskan penyelidikan pada Tim 11 dan perannya dalam dugaan
gratifikasi dan korupsi di Kukar.

“Itu bukan persoalannya. Ranahnya berbeda. Kami ini mengawal, pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Itu yang kami pastikan,” katanya.

Halaman
123
Penulis: Anjas Pratama
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help