Ahok dan Gatot Paling Diunggulkan Jadi Cawapres Jokowi, Inilah Jawaban Responden di Survei Indikator

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo paling diunggulkan menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pemilu 2019.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Pada survei ini, responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Jokowi selaku presiden petahana pada Pemilu 2019.

Ada 16 nama calon wakil yang diberikan sebagai opsi.

Ahok mendapatkan 16 persen suara responden, paling tinggi di antara nama-nama lain dalam survei itu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tingginya elektabilitas Ahok itu tidak lepas dari pengalaman Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014.

Menurut Burhan, masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu terjadi di skala nasional meskipun Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama.

Baca: Dua Lawan Satu, Sabhara Polres Panen Pasangan Mesum di Pagi Hari

Baca: Makan di Restoran, Presiden Cuma Pakai Kaus Oblong, Begitu Diteriaki Warga, Eh Begini Sikap Jokowi

"Ahok, meskipun masih di penjara, tetap nomor satu," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Adapun Gatot berada di tempat kedua dengan angka 10 persen.

Burhanuddin menduga, tingginya elektabilitas Gatot sebagai cawapres Jokowi tidak terlepas dari manuvernya sebagai Panglima TNI belakangan ini.

"Pak Gatot banyak manuvernya untuk naikkan awareness, supaya dikenal," ujar Burhanuddin.

Di bawah kedua tokoh itu, ada pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan 8 persen dukungan responden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (7 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (5 persen), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (4 persen), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (3 persen).

Ada pula Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta eks Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung.