TribunKaltim/

NIK Kadaluarsa Lolos Verifikasi Berkas CPNS, Begini Penjelasan Disdukcapil

pelamar CPNS di Pemprov Kaltara yang sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah melewati batas usia maksimal 35 tahun tapi lolos

NIK Kadaluarsa Lolos Verifikasi Berkas CPNS, Begini Penjelasan Disdukcapil
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Pelamar CPNS menyesaki halaman BKD Kalimantan Utara beberapa hari lalu. 

Laporan Wartawan TribunKaltim.co, Doan Pardede

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Beberapa hari belakangan, perihal adanya pelamar CPNS di Pemprov Kaltara yang sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah melewati batas usia maksimal 35 tahun tapi lolos verifikasi berkas, ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya di grup facebook Peduli Bulungan.

Sedikitnya ada 2 pelamar yang sesuai NIK yang tertera, jelas-jelas sudah melewati batas usia maksimum, diantaranya kelahiran tahun 1980 (37 tahun), 1981 (36 tahun). Beragam komentar juga dilayangkan warga seputar masalah tersebut.

Baca: Geger, Ada Agama Baru Bertuhan Matahari, Ubah Cara Shalat jadi Begini

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kaltara, Sumaji, kepada Tribunkaltim.co, Kamis (12/10/2017) menjelaskan, angka-angka yang tertera pada NIK sudah ada ketetapannya.

Dimulai dari Kode Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Tanggal Lahir, Bulan Lahir, Tahun Lahir, dan terakhir Nomor regsitrasi ketika mendaftar di Disdukcapil.

Dan NIK ini, tegasnya, tidak akan pernah berubah. Kalaupun dalam perjalanannya warga yang bersangkutan memperbaiki data seperti tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, NIK akan tetap sama. Yang berubah, hanyalah data yang ada di dalam sistem kependudukan.

Baca: Polemik Transportasi Online Semakin Riuh, Begini Tanggapan Wali Kota Rizal Effendi

Untuk kasus dalam penerimaan CPNS yang saat ini hangat dibicarakan, dia menjamin bahwa ketika mengurus KTP, Disdukcapil sudah mencatat data sesuai yang dibawa warga saat itu. Dia menduga, dalam perjalanannya yang bersangkutan mengajukan perbaikan data dengan membawa bukti-bukti baru yang cukup kuat. 

Ditegaskannya, merubah data ini tidak mudah. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, warga harus menyertakan Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman
12
Penulis: Doan E Pardede
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help