TribunKaltim/

Edisi Cetak Tribun Kaltim

Sopir, Pemkot, dan DPRD Balikpapan Sepakat Tutup Transportasi Online, Apa Solusinya untuk Warga?

Sopir-sopir angkutan kota (angkot) dan taksi argo berkumpul di jalan protokol depan Kantor Walikota Balikpapan.

Sopir, Pemkot, dan DPRD Balikpapan Sepakat Tutup Transportasi Online, Apa Solusinya untuk Warga?
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Kadishub Balikpapan Sudirman Djayalaksana memberikan pengumuman di hadapan para sopir angkot dan taksi yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Balikpapan, Rabu (11/10/2017). 

Selama tak mengangkut penumpang dari 09.00 hingga 13.00 Wita, banyak warga yang telantar di pinggir jalan.

Baca: Hati-hati Lewat 5 Jalan Ini di Balikpapan, Banyak Lumpur dan Licin Sisa Hujan Semalam!

Baca: Robben Pensiun Gagal Bawa Belanda ke Piala Dunia, Begini Tanggapan Penyerang Bali United

Baca: Apa Jenis Musik yang Disukai Psikopat?

Kebanyakan dari mereka warga di sekitar pusat keramaian seperti pasar, sekolah, dan terminal yang sebagian mengandalkan angkutan umum konvensional.

Polres menurunkan kendaraan roda empat, mulai mobil patroli, truk hingga bus kepolisian.

"Membantu pengangkutan penumpang, seperti di wilayah Balikpapan utara," kata Wakapolres Balikpapan Kompol Yolanda E Sebayang didampingi Paur Subbag Humas Ipda Tri Ekwan DJ, Rabu (11/7/2017).

Dengan adanya bantuan transportasi tersebut, masyarakat masih bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa kendati oara angkutan umum melakukan mogok massal.

Minta Ditutup
Siang hari rapat pertemuan antara perwakilan sopir taksi konvensional dengan Kepala Dishub Sudirman Djayalaksana dan DPRD menghasilkan keputusan.

Melalui Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, berdasarkan pertemuan sejak pagi hingga siang menghasilkan tiga kesepakatan.

Keputusan tersebut akan tembuskan ke Menteri Perhubungan dan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil masukkan perwakilan taksi argo dan angkot, disebutkan ada tiga poin hasil yang dicapai.

Pertama, menutup segala bentuk kegiatan operasional serta pelayanan transportasi online Grab, Gojek, dan Uber di Balikpapan yang belum memenuhi perizinan.

Kedua, membentuk tim pengawasan (dari kepolisian, dinas perhubungan, DPRD dan Perwakilan Asosiasi Gabungan Angkutan Umum seperti angkot dan taksi) dalam hal tataran teknik pengawasan dan pengendalian untuk dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Ketiga, pembentukan tim audiensi ke Kementrian Perhubungan dan Presiden RI terkait penutupan aplikasi Gojek, Uber dan Grab yang belum memenuhi perizinan.

Usai keputusan tersebut sekitar pukul 15.00 Wita, para pengunjuk rasa didampingi pejabat Disbuh dan Satpol PP mendatangi kantor perwakilan perusahaan transportasi online yang berada di kawasan Jalan MT Hariyono.

Tiba di lokasi, gedung ruko terbuka. Rombongan pemkot dan perwakilan pengunjuk rasa masuk ke dalam.

Di ruangan ada beberapa orang yang menggunakan pakaian bebas.

Sambil duduk yang dibatasi meja, Kepala Dishub Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan kepada pihak yang menunggu kantor Go Jek.

"Kami ke sini membawa surat keputusan hasil kesepakatan dengan pengunjuk rasa. Saya pesan jangan sampai ketiga kalinya datang lagi menegur. Kegiatan operasional online ditutup tidak ada lagi aktivitas," ujarnya sambil serahkan berkas hasil keputusan aksi unjuk rasa.

Tidak berlangsung lama, perwakilan pemkot dan pengunjuk rasa meninggalkan lokasi.

Tribun mencoba besua dengan perwakilan perusahaan transportasi online. Saat ditanyakan, yang bersangkutan tidak tahu keputusan menutup atau tidak kantor perwakilan Go Jek.

"Saya tidak tahu bagaimana keputusannya. Saya bukan pimpinan. Saya hanya bisa kirim pesan ini ke pusat. Saya tidak tahu apakah akan lanjut atau tidak," katanya yang enggan menyebutkan namanya.

Belum Ada Izin
Penutupan aplikasi transportasi daring di Balikpapan tidak bisa dilakukan.

Pengelolaan transportasi online tidak secara parsial. Hal ini disampaikan Irfan Taufik, Kepala Bidang Informasi dan Informatika Diskominfo Kota Balikpapan.

Ia menjelaskan, kantor perwakilan perusahaan transportasi online di Balikpapan memang ada.

Sejauh ini bisa dilakukan segel namun tidak bisa menjamin menutup aplikasi layanannya.

"Semua terpusat. Kalau dipusat ditutup otomatis yang lainnya juga bisa mati," ungkapnya.

Beberapa bulan lalu, Dishub, Diskominfo bersama Satpol PP sudah menyegel kantor. Penutupan aplikasi bisa dilakukan oleh Kementerian Kominfo apabila ditemukan ada indikasi pornografi dan terorisme.

"Sekarang kita lihat apakah aplikasi transportasi online mengandung unsur porno dan terorisme? Kalau tidak ada susah kami yang disini berupaya menutup," ungkap Irfan.

Arif Fadhillah, Kabid Perizinan Usaha, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, mengungkapkan, selama ini perusahaan transportasi online hanya mengurus izin usaha perdagangan. Untuk izin beroperasinya kendaraan dan jasa pengiriman barang tidak dilakukan.

"Izin usaha perdagangan berpegang dari pusat Jakarta, di kantor cabang Balikpapan hanya tinggal menyodorkan saja," katanya.

Warga Terbantu
Yanti (30), warga Balikpapan mengungkapkan merasa terbantu kehidupannya dengan adanya kehadiran jasa transportasi berbasis online.

Tawaran kemudahan tak bisa ditolak Iibu yang bekerja sebagai karyawan swasta tersebut.

Tuntutan pekerjaan mengharuskan dirinya bekerja mulai pagi hingga sore hari. Waktu menjadi kian terbatas dengan aktivitasnya yang lain sebagai orangtua atau ibu rumah tangga.

"Setiap hari saya pakai. Terutama buat jemput anak sekolah. Secara saya kerja. Jadi tiap pulang sekolah anak saya dijemput Gojek," katanya, Rabu (11/10/2017).

Belum lagi dengan harganya yang relatif terjangkau dari jasa angkutan konvensional.

Membuat dirinya menjatuhkan pilihan menggunakan jasa online ketimbang angkutan konvensional.

Apalagi keamanan anaknya yang duduk dibangku sekolah kelas 6 tersebut terjamin.

"Tinggal pesan dari smartphone dimana saja. Pilih lokasi jemput. Anak saya bisa diantar ke rumah ke Km 6 (Balikpapan Utara). Murah lagi, cuma 9 ribu, pakai gopay kena potong jadi Rp 5 ribu," tuturnya.

"Sampai sekarang aman‑aman aja. Daripada anak naik angkot atau semacamnya lebih aman naik Go-Jek. Bahkan anak saya itu sudah pegang smartphone, kalau lapar dia bisa pesan makan sendiri," sambungnya.

Senada Yanto (29), warga Kariangau pun merasakan hal positif semenjak hadirnya jasa angkutan online.

Terlebih mereka menghadirkan jasa layanan antar makanan.

Letak rumah yang jauh dari keramaian kota, tak membatasi dirinya menyantap makanan pada saat malah hari bahkan dini hari.

"Saya pernah pesan makan tengah malam. Tetap di antara, padahal rumah saya itu di ujung, lho. Baru, murah lagi biaya antar cuma Rp 6 ribu. Padahal pesan makanan di daerah Rapak," tutur bapak beranak 1 kepada Tribunkaltim.co. (ilo/m02/bie)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help