TribunKaltim/

Bedakan Taksi Online Resmi dan Ilegal, Dishub akan Pasang Barcode di Taksi

Bagaimana pemantauan terhadap indentitas taksi online juga diwacanakan Dishub Kaltim. Salah satunya melalui pemasangan barcode

Bedakan Taksi Online Resmi dan Ilegal, Dishub akan Pasang Barcode di Taksi
istimewa
Ilustrasi taksi online 

TRIBUNKALTIM.CO - Bagaimana pemantauan terhadap indentitas taksi online juga diwacanakan Dishub Kaltim. Salah satunya melalui pemasangan barcode yang nantinya bisa di-scan melalui ponsel. Stiker barcode akan ditempelkan di bagian kendaraan angkutan online yang telah mendapatkan izin operasional.

"Stikernya nanti akan ber-barcode. Itu kami tempel di bagian mobil. Ketika di-scan, ketahuan ini dari penyedia jasa yang mana. Apakah Grab, Uber atau Go-Car. Ini untuk menimbulkan aspek keselamatan, sehingga driver bisa terdata. Siapa namanya, berapa nomor kendaraanya," ujar Salman Lumoindong, Kepala Dishub Kaltim.

Baca: Kompak Napak Tilas Pemekaran Kutai Timur, Jalan 80 Km Habiskan 50 Liter Air

Adanya stiker tersebut, juga bisa digunakan bagi masyarakat memantau serta merazia sendiri akan operasional taksi online. "Jadi saat nanti sudah operasional, tetapi ketika di-scan barcode, hasilnya tak ada, masyarakat bisa laporkan," tuturnya.

Nanti akan ada sanksi kepada penyedia jasanya, jika terjadi pelanggaran. Jumlah stiker sesuai dengan kuota. "Mereka (penyedia jasa) juga tak akan bisa melebihi kuota yang tak ditetapkan. Masyarakat bisa memantau. Saat angkutan online tak memiliki stiker, berarti angkutan illegal," kata Salman.

Menanggapi rencana pengaturan armada taksi online, Manajer Operasional Uber Balikpapan Ismail menyatakan siap kooperatif akan rencana pemerintah mangatur semua perizinan angkutan online.

Baca: VIDEO - Tersangka Abun Dicecar Penyidik KPK 49 Pertanyaan

"Kami siap kooperatif. Kalau masalah perizinan, kami sudah siapkan semua, seperti SIUP dan STNK yang berbadan usaha. Kan revisi ini tak jauh berbeda dengan pasal di Permenhub 26 yang telah dibatalkan MA. Justru kami menunggu revisi tersebut. Sekarang kami tak bisa mengurus izin, karena dasarnya tak ada. Mudah-mudahan cepat," katanya.

Meski demikian, Ismail menuturkan bahwa memang persoalan kuota menjadi salah satu masalah yang perlu dibicarakan lagi. (*)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help