TribunKaltim/

Jika Revisi Permenhub 26 Disahkan, Kuota Taksi Online di Kaltim Dibatasi

Pro dan kontra antara sarana transportasi konvensional dan taksi online hingga kini masih terjadi di Kalimantan Timur.

Jika Revisi Permenhub 26 Disahkan, Kuota Taksi Online di Kaltim Dibatasi
Ilustrasi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pro dan kontra antara sarana transportasi konvensional dan taksi online hingga kini masih terjadi di Kalimantan Timur. Beberapa hari ini, di Balikpapan telah dibuat kesepakatan antara Dishub, DPRD dan Organda Balikpapan untuk menutup sementara operasional transportasi berbasis online.

Kebijakan ini dikuatkan dengan adanya pernyataan Polres Balikpapan yang akan lakukan sweeping terhadap driver taksi online yang masih operasional.

Kepala Dishub Kaltim Salman Lumoindong, saat dikonfirmasi Tribun, Jumat (13/10), menyatakan pihaknya saat ini dalam kondisi serba salah. Sesuai aturan, transportasi online memang belum ada yang berizin, usai dicabutnya 14 poin Permenhub 26/ 2017 oleh Mahkamah Agung. Itu berarti, angkutan online bersifat ilegal.

Baca: Merasa Terancam Aksi Sweeping, Pengemudi Ojek Online Ini Minta Perlindungan

Dishub Kaltim pun sudah mengirimkan surat kepada penyedia jasa transportasi online, yakni Go-Car, Grab dan Uber untuk men-stop sementara operasional hingga adanya revisi Permenhub yang baru. Hal ini sesuai dengan tanggapan Kemenhub dan Kemenkominfo yang tak bisa melakukan penutupan aplikasi angkutan online di pusat.

"Kemenkominfo sudah tak bisa (menutup aplikasi). Kalau Kemenhub mereka menanggapi akan segera menerbitkan revisi Permenhub 26/2017. Kami sebenarya sulit juga. Ini kan aturannya belum ada sama sekali. Kemarin sudah ada, tetapi dibatalkan MA, maka kembali tanpa aturan. Pertemuan dengan pak Menteri (Menhub) kemarin, sudah berjanji, jika akhir Oktober revisi Permenhub sudah ditanda tangani. Kami sudah surati mereka (manajemen online) untuk stop dahulu hingga ada revisi Permenhub," katanya.

Khusus untuk Samarinda, Salman juga meminta agar angkutan konvensional di Samarinda tidak menuntut hal sama seperti di Balikpapan. Pasalnya, waktu dua minggu sudah tak akan molor lagi, sehingga setiap proses nantinya bisa berjalan normal.

Baca: VIDEO - Tersangka Abun Dicecar Penyidik KPK 49 Pertanyaan

"Memang, Samarinda juga mengancam (meminta tutup seperti Balikpapan), tetapi kami sudah dialog dengan mereka. Pokoknya tunggu dulu, kan sebentar lagi. Paling lama itu dua minggu. Semua pihak saling sabar saja dahulu. Kalau peraturan sudah ada, kan tinggal disepakati sama-sama. Kalau ada yang melanggar bisa langsung dikenai sanksi. Kalau sekarang masih sulit. Online mau daftar badan usaha, tetapi regulasinya dibatalkan MA," katanya.

Bagaimana perkembangan revisi Permenhub tersebut, juga ikut dijelaskan Salman. Saat ini, uji publik revisi Permenhub sudah dilakukan di dua kota, Makassar dan Surabaya.

Halaman
12
Penulis: Anjas Pratama
Editor: Sumarsono
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help