TribunKaltim/

Lulusan SD Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Balon Kades Asalkan Bisa Calistung

tahap pertama pemilihan Kades, seluruh balon Kades minimal lulusan SMP. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Asalkan mengerti membaca dan menulis

Lulusan SD Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Balon Kades Asalkan Bisa Calistung
(TRIBUNKALTIM.CO/DOMU D AMBARITA)
Perempuan Dayak Kenyah warga Kampung/Desa Apauping, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, saat menyambut Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Johny L Tobing di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia, Selasa (23/8/2016) siang. (TRIBUNKALTIM.CO/DOMU D AMBARITA) 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Sudah jadwal tetap, akhir Oktober ini Kabupaten Malinau akan kembali melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Ada 40 desa akan menggelar Pilkades serentak. Saat ini, seluruh desa sedang melaksanakan tahapan-tahapan Pilkades sampai pada pemilihan, yang direncanakan akan digelar, Senin (30/10) mendatang.

Kabag Tapem Setkab Malinau, Iwan Dharma mengungkapkan, pihaknya telah mempersiapkan gelaran Pilkades. Persiapan pelaksanaan saat ini telah memasuki tahap akhir. Hampir seluruh tahapan Pilkades, telah usai dilaksanakan dan hanya menunggu proses pemilihan secara demokratis oleh masyarakat desa pelaksana Pilkades.

"Pertengahan tahun 2017 lalu, kita sudah laksanakan Pilkades serentak. Namun, dalam perjalanannya ada beberapa desa tidak dapat melaksanakan Pilkades. Persoalan ijazah menjadi satu faktor tidak dapat dilaksanakannya Pilkades pada beberapa desa. Sehingga, desa-desa tersebut baru akan melaksanakan Pilkades akhir Oktober ini," jelasnya.

Berbeda dengan persyaratan sebelumnya, ungkap Iwan, bakal calon (Balon) Kades yang dipilih kali ini tidak harus memiliki ijazah SMP/sederajat. Meskipun hanya memiliki ijazah SD, balon Kades tetap dapat diajukan sebagai calon Kades. Namun semua dengan catatan bahwa calon Kades harus mengerti baca dan tulis.

"Kalau tahap pertama pemilihan Kades, seluruh balon Kades minimal lulusan SMP. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Asalkan mengerti membaca dan menulis, maka sudah bisa dijadikan balon dan akan lolos menjadi calon melalui penjaringan dan berbagai tahapan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Jadi, tahun ini seluruh desa sudah memiliki Kades," paparnya.

Sebelumnya, sesuai rilis data desa yang belum melaksanakan Pilkades dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Malinau menyatakan ada 28 desa yang belum melaksanakan Pilkades. Namun, pada Oktober ini terdapat 40 desa pelaksanakan Pilkades. Pertambahan ini karena, adanya beberapa Kades yang telah berakhir masa jabatannya.

Kepala DPMD Makson mengungkapkan, desa yang belum melaksanakan Pilkades akan kesulitan mencairkan dana desanya. Sebab, Kades merupakan pejabat desa yang menandatangani berkas-berkas pencairan dana desa.

"Untuk 81 desa lainnya sudah aman, dan sudah dapat mengurus pencairan dana desa. Sedangkan untuk 28 desa lainnya harus mempersiapkan admnistrasi lagi, untuk melakukan pencairan dana desa. Setiap desa yang belum melaksanakan Pilkades, harus menujuk Pejabat Sementara (Pjs) Kades. Hal ini dilakukan, agar dana desa dapat segera dicairkan," ujarnya.

Mekanisme penunjukan Pjs Kades itu beber Makson, tidak bisa dilakukan sembarang. Makson menjelaskan, sudah ada arahan dari Pemkab Malinau untuk menunjuk Pjs Kades dari pegawai negri sipil (PNS) di kecamatan desa itu berada. Kemudian, pihak kecamatan melakukan pengesahan Pjs Kades tersebut.

"Arahannya seperti itu. Jadi, tidak bisa masyarakat desa menunjuk Pjs Kades sendiri. Pjs Kades wajib dari kecamatan yang membawahi desa itu. Selama belum ada Pjs Kades, dana desa tidak dapat dicairkan. Oleh karenanya, bagi desa yang belum melaksanakan Pilkades dan belum memiliki Pjs Kades agar segera berkoordinasi dengan kecamatan untuk menunjuk Pjs Kades," paparnya. (*)

Tags
Iwan
Dharma
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help