TribunKaltim/

Masyarakat Bahau Hulu Persoalkan Pemasangan Patok BPKH

Kami sedikit lega dengan penjelasan dari BTNKM. Masyarakat tetap diberikan keleluasaan menggunakan lahan seperti biasa. Dan kami sangat senang

Masyarakat Bahau Hulu Persoalkan Pemasangan Patok BPKH
HO/Dinas Pariwisata Malina­u
Destinasi ekowisata di Kabupa¬≠ten Malinau, Kalimantan Utara. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Tanpa berkomunikasi, koordinasi, apalagi melibatkan lembaga adat dan aparat desa, Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda mematok lahan di sekitar Kecamatan Bahau Hulu. Terhadap pematokan ini, masyarakat merasa keberatan dan mengirimkan surat, berisi tuntutan masyarakat adat Bahau Hulu.

Saat pematokan oleh BPKH, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM) turut serta mendampingi. Alih-alih meminta restu kepada lembaga adat, BTNKM yang berkedudukan di Malinau dan Nunukan ini pun melakukan sikap yang sama dengan institusi di atasnya. Sikap ini menimbulkan kekecewaan masyarakat adat Bahau Hulu. Pasalnya, selama melaksanakan tugas di wilayah Bahau Hulu masyarakat adat selalu membantu BTNKM.

"Sejak dulu, BTNKM kami akui keberadaanya serta melakukan kerja-kerja di wilayah kami. Begitu pula sebaliknya, seharusnya BTNKM juga mengakui hak ulayat dan adat kami di Bahau Hulu ini. Ketika pengakuan itu ada, maka apapun yang akan dilakukan oleh BTNKM atau BPKH tentu tidak melangkahi kewenangan lembaga adat kami. Kita harus saling hormat, dan menghargai," ujar Kepala Adat Besar Bahau Hulu, Anye Apui saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Kekhawatiran adanya patok tersebut, ungkap Anye, timbul karena patok tersebut diduga membatasi ruang gerak masyarakat Bahau Hulu dalam memanfaatkan lahan adat mereka untuk bertani dan berkebun. Sebab, patok-patok tersebut dipasang hanya sejauh 150 meter dari hunian masyarakat. Anye juga meminta, agar BTNKM segera menjelaskan maksud dan tujuan patok tersebut dipasang.

"Kami minta penjelasan itu disampaikan kepada seluruh pihak, mulai dari kecamatan, desa dan adat. Kami juga meminta kepada BTNKM mempersilakan masyarakat Bahau Hulu untuk tetap menggarap lahan yang memang merupakan bekas garapan masyarakat. Meskipun lahan-lahan tersebut masuk dalam wilayah TNKM," pintanya.

"Selain itu kami minta agar warga bebas membangun infrastruktur pendukung desa di atas lahan-lahan tersebut. Dalam surat itu, kami meminta kepada BTNKM memperhatikan masa depan generasi Bahau Hulu. Seperti memberikan kesempatan kepada mereka untuk menempuh pendidikan di SMK Kehutanan, agar nantinya TNKM dijaga oleh masyarakat asli Bahau Hulu," lanjutnya.

Tidak berselang lama setelah menghubungi pria yang mendapat penghargaan Kalpataru tahun 2008 silam ini, pihak BTNKM yang saat itu juga melaksanakan pertemuan dengan warga telah memberikan penjelasan kepada Anye soal diperbolehkannya seluruh warga Bahau Hulu menggunakan lahan seperti biasanya.

"Kami sedikit lega dengan penjelasan dari BTNKM. Masyarakat tetap diberikan keleluasaan menggunakan lahan seperti biasa. Dan kami sangat senang mendengarnya. Hanya, yang belum jelas sekarang ini soal pemasangan patok itu sebenarnya untuk apa. Tentu ini tetap menjadi pertanyaan. Meskipun hak-hak kami masih terpenuhi sementara ini," jelasnya.

"Mereka (BTNKM) berjanji akan meminta penjelasan langsung kepada BPKH soal pematokan lahan ini. Keinginan kami, BPKH dapat bertemu langsung dengan masyarakat Bahau Hulu untuk menjelaskannya agar masyarakat paham. Sehingga, tidak ada dugaan atau prasangka macam-macam lagi. Kami juga minta, kalau ada kegiatan-kegiatan beritahu dan libatkan kami," lanjutnya lagi. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help