TribunKaltim/

Partai Perindo, Pertama Lolos di KPUD Balikpapan

KPUD Balikpapan mencatat Partai Perindo sebagai partai pendaftar pemilu 2019 dan partai pertama yang lolos

Partai Perindo, Pertama Lolos di KPUD Balikpapan
TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN
Noor Thoha, Ketua KPU Balikpapan 

BALIKPAPAN, TRIBUN - KPUD Balikpapan mencatat Partai Perindo sebagai partai pendaftar pemilu 2019 dan partai pertama yang lolos dalam ajang pesta demokrasi 5 tahunan ini. Sementara partai baru yang sudah berkonsultasi antara lain PSI, Berkarya, Garuda dan Idaman

"Sejak dibuka pada 3 Oktober, sampai saat ini yang sudah mendaftar dan memenuhi syarat pendaftaran hanya satu partai Perindo, antara KTA dan Sipol klop, kan syarat minimal kenggotaan 619, sedang partai-partai baru yang sudah konsultasi lainnya adalah Berkarya, PSI sudah konsultasi tapi belum mendaftar, Garuda sudah konsultasi tapi mendaftar, Partai idaman sudah konsultasi tapi belum mendaftar, " kata Ketua KPUD Balikpapan, Noor Thoha, Jumat (13/10).

Namun demikian, Noor Thoha menyampaikan bahwa hampir seluruh partai sudah datang untuk berkonsultasi karena memang pihaknya membuka helpdesk di KPUD kota Balikpapan untuk melayani permintaan informasi terkait pendaftaran.

"Ada partai yang sudah mendaftar yakni partai Berkarya, tapi karena jumlahnya tidak sesuai kita minta untuk melengkapi, sementara yang konsultasi banyak, diantaranya PSI, partai Garuda, Golkar, PKS, sudah banyak yang konsultasi, Insyaallah kalau mau konsultasi tidak ada yang sulit," katanya.

Menurutnya untuk partai PDIP yang baru saja mendaftar pada Kamis (12/10) lalu dengan menyerahkan 777 KTA, setelah diperiksa ternyata masih ada kekurangan sebanyak 40 KTA, sehingga pihaknya meminta untuk dapat dipenuhi terlebih dahulu.

Ia menjelaskan bahwa syyarat minimal keanggotaan yang harus diserahkan sebanyak 619, partai politik dianjurkan untuk dapat menyerahkan lebih dari jumlah batas minimal tersebut. Pasalnya ketika nanti diverivikasi dan terdapat kegandaan maka jumlah mininmalnya masih bisa memenuhi syarat. "Jadi karena jumlahnya banyak, bisa kurang hitung dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi," katanya.

Ia menegaskan untuk pendaftaran partai politik ini akan dibuka sampai 16 Oktober 2017. Sejak dibuka hingga tanggal 15 Oktober, KPU akan buka pukul 08.00 sampai pukul 16.00 Wita. Namun pada hari terakhir nanti akan dibuka sejak pukul 08.00 hingga pukul 24.00 Wita.

"Saya sarankan jauh-jauh hari sudah kesini untuk konsultasi jadi tahu apa yang kurang apa yang dilengkapi kalau kemarin banyak parpol yang sudah konsultasi, antara lain PKB dan memang rata-rata sudah konsultasi, " katanya.

Setelah masa penerimaan pendaftaran selam 30 hari, maka proses selanjutnya akan memasuki masa verifikasi administrasi. Dimana dalam proses tersebut KTA anggota parpol akan diverifikasi dengan e-KTP anggota parpol. Selain itu, pekerjaan dari anggota Parpol tidak diperbolehkan TNI. POLRI atau ASN, sementara kalau tenaga honorer masih diperbolehkan. Usia anggota juga harus 17 tahun atau sudah menikah dan tidak boleh ada kegandaan keanggotaan.

"Nanti akan kita lihat semuanya kalau masih di atas ambang minimal yang dipersyaratkan maka kita akan melanjutkan sertifikasi factual, tapi apabila masih kurang di batas minimal maka minta partai politik itu untuk melengkapi dalam masa perbaikan," katanya.

Usai dilaksanakan masa perbaikan selesai maka dapat dilaksankan verifikasi factual. Namun demikian dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 , disebutkan bahwa hanya partai politik baru saja yang diverifikasi, sementara untuk parpol lama tidak diverifikasi factual. Akan tetapi pasal tersebut kini sedang dilaksanakan judicial review oleh parpol baru di mahkamah konstitusi yang meminta semua parpol untuk dapat diverifikasi factual. Apabila hal tersbut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka semua parpol akan diverifikasi, tapi kalau ditolak maka pihaknya hanya akan memverifikasi parpol baru.

"Di verifikasi faktual kepengurusannya pertama gedungnya, kesekretariatannya ada apa nggak dan dibuktikan dengan surat keterangan lurah atau camat yang menyatakan bahwa gedung itu sekretariat partai politik, setelah itu diverifikasi kepengurusannya pengurus itu terutama ketua sekretaris dan bendahara itu utama harus hadir dan keterwakilan perempuan dimana dalam ketentuannya wajib 30%, kalau kurang maka masyarakat yang menilai akomodatif atau tidak, " katanya. (ald)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Adhinata Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help