TribunKaltim/

Tahun Ini Puluhan Ribu Hektar Tanah di Kaltim Bakal Diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya

Beberapa hal menjadi pembahasan, seperti kemanfaatan keuangan daerah, persiapan Pilkada, hingga perkembangan pelaksanaan reformasi agraria.

Tahun Ini Puluhan Ribu Hektar Tanah di Kaltim Bakal Diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya
Tribun Kaltim/Anjas Pratama
Suasana pertemuan pembahasan sengketa tanah yang terjadi di Kaltim, Selasa (31/10/2017), Komisi II DPR RI lakukan pertemuan dengan Gubernur Kaltim, 

TRIBUNKALTIM.CO – Perwakilan Kaltim di Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama rekan-rekan Komisi II lainnya hari ini bertatap muka dengan Gubernur Kaltim, Selasa (31/10/2017) di Kantor Gubernur Kaltim.

Beberapa hal menjadi pembahasan, seperti kemanfaatan keuangan daerah, persiapan Pilkada, hingga perkembangan pelaksanaan reformasi agraria.

Baca: Belum Resmi Cerai dengan Indadari, Caisar Disebut Sudah Punya Calon Istri Baru

Seperti diketahui, khusus untuk wilayah Kaltim, program nasional dari Presiden Joko Widodo, memungkinkan masyarakat yang telah memiliki tanah, untuk bisa mengubah status tanah mereka menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan proses yang mudah.

Tahun ini ditergetkan lebih dari 80 ribu Hektar tanah warga yang ada di Kaltim, untuk diubah menjadi SHM.

“Tahun ini ada sekitar 82 ribu Hektar yang ditargetkan di Kaltim. Tetapi, memang baru 16 persen yang terealisasi. Untuk tahun depan, kembali bertambah, yakni 120 ribu hektar tanah yang tersertifikasi,” ucap Hetifah.

Baca: 5 Fakta Halloween yang Dirayakan Hari Ini, Ada Trik Supaya Bisa Melihat Penyihir Saat Tengah Malam

Sebelumnya, di Hotel Gran Senyiur Samarinda, juga diadakan pertemuan khusus yang membahas terkait sengketa dan konflik pertanahan yang sudah terjadi bertahun-tahun di Kaltim.

Salah satunya persoalan tanah di Desa Telemau, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Anggota DPRD PPU, Fadliansyah ikut hadir menjelaskan terkait polemik tanah yang bermasalah dengan salah satu perusahaan, PT. ICHIKU di PPU.

Baca: Millendaru Pamer Belahan Dada, Respon Netizen Mengejutkan

“Runtun kejadian, warga sudah menduduki lahan di Desa tersebut sejak 1912. Namun, di tahun 1969, perusahaan mulai masuk , dan kemudian di tahun 1993, terbit HGB untuk perusahaan PT. ICHIKU. Persoalan mulai terjadi di tahun 2000an, saat perusahaan berpindah tangan ke pemilik lain. Perpanjangan HGB pun dilakukan dan ternyata diterbitkan oleh BPN.  Tetapi, masalahnya, apakah dalam penerbitan HGB perusahaan di tanah warga tersebut, tak ada pengecekan yang dilakukan BPN, terhadap warga yang tinggal di lokasi HGB perusahaan ? Pasalnya, wargalah yang lebih dahulu memiliki tanah, tetapi kemudian diserobot oleh perusahaan,” ucapnya. (anj)

Penulis: Anjas Pratama
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help