Pungut Biaya Penerbitan NUPTK Pegawai Disdik Malinau Dilaporkan ke Polisi

Saya sudah kumpulkan semua Kabid saat mengetahui hal ini. Saya tegaskan untuk menghentikan pungutan tersebut karena tidak ada dasar hukum

Pungut Biaya Penerbitan NUPTK Pegawai Disdik Malinau Dilaporkan ke Polisi
TRIBUN KALTIM/PURNOMO SUSANTO
Dua guru, Afiana dan Thiana saat mengajar murid PAUD di Desa Lidung Keminci, Mentarang, Kabupaten Malinau, menyanyi sebelum masuk ke kelas. 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Dalam setiap pungutan, harus disertai dengan aturan. Mungkin hal tersebut tidak dipahami oleh IT seorang pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Malinau. Pasalnya dia memungut biaya penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) kepada guru-guru tanpa aturan jelas, IT harus berhadapan dengan pihak kepolisian.

Kepala Disdik Esly Parir membenarkan, adanya panggilan tertulis dari Polres Malinau kepada salah satu staff-nya di Disdik Malinau. Pemanggilan tersebut, terkait dengan pungutan senilai Rp 35 ribu kepada setiap guru untuk biaya penerbitan NUPTK.

"Seharusnya hari ini (kemarin, red) dia dipanggil. Tapi, karena banyaknya pekerjaan dan kegiatan di kantor maka yang bersangkutan tidak bisa hadir. Nah, sesuai info panggilan kepolisian baru bisa dipenuhi olehnya besok (hari ini). Pemanggilan ini berkaitan dengan laporan beberapa guru kepada Polres Malinau terkait pungutan biaya penerbitan NUPTK," akunya.

Esly menyatakan, telah mengetahui kasus tersebut, dan langsung memanggil seluruh kepala bidang (Kabid) pada instansinya untuk rapat membicarakan masalah pungutan.

"Saya sudah kumpulkan semua Kabid saat mengetahui hal ini. Kemudian, saya tegaskan untuk menghentikan pungutan tersebut karena tidak ada dasar hukum yang memayunginya. Setelah itu, saya menganggap persoalan ini tidak lagi ada dan dihentikan. Ternyata, masih juga dijalankan. Sampai akhirnya ada sekelompok guru yang keberatan dan melaporkannya kepada Polisi," tuturnya.

Bukan hanya Rp 35 ribu, Esly membeberkan, pernah mendengar seorang guru harus mengeluarkan dana sebesar Rp 4 juta untuk terbitnya NUPTK. Namun, setelah dicari kebenarannya, Esly menyatakan, tidak ada guru memberikan uang sebesar itu kepada yang bersangkutan. Apabila benar, saat itu juga Esly akan mengambil tindakan.

"Sudah saya sampaikan, itu tidak boleh dilakukan. Kok masih juga dilakukan.
Sekarang staff saya itu sedang berproses di kepolisian. Kalau memang ingin lebih jelasnya, bisa langsung tanyakan kepada pihak kepolisian. Kalau memang ada seperti itu lagi pada dinas saya, silakan dibongkar saja. Sebab, sudah jelas itu menyalahi aturan," tegasnya.

"Kalau hanya satu guru saja dipungut seperti itu, mungkin persoalan ini tidak akan mencuat. Tapi, ini banyak guru. Kalau 100 guru yang dipungut biaya Rp 35 ribu sudah berapa uang didapat. Ya kita serahkan saja kepada pihak kepolisian dan kita ikuti saja proses hukumnya," lanjutnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help