TribunKaltim/

Pejabat Turun Jabatan, Bupati Mengaku Sudah Laksanakan Putusan PTUN

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengaku telah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Pejabat Turun Jabatan, Bupati Mengaku Sudah Laksanakan Putusan PTUN
TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD ARFAN
Asmin Laura Hafid, Bupati Nunukan 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO,NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengaku telah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memenangkan gugatan Mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda, mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya dan mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa.

Ketiganya sebelumnya dinonjobkan dari jabatan masing-masing.

Melalui surat Nomor : 979 -BKPSDM- III/820/X/2017, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Putusan PTUN yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda dan para penggugat, tertanggal 11 Oktober 2017, Bupati mengaku tidak dapat dengan sempurna melaksanakan sesuai putusan PTUN Samarinda dikarenakan sebelum dijatuhkan putusan PTUN tersebut, posisi jabatan ketiganya telah ditempati oleh pegawai negeri sipil lain.

Sedangkan jabatan yang setara dengan jabatan sebelumnya untuk saat ini tidak ada yang lowong.

"Kami sudah laksanakan putusan itu. Tetapi memang tidak semua. Kalau mencabut putusan Bupati, kami telah cabut. Tetapi untuk pengembalian ke jabatan semula itu yang tidak kami laksanakan," kata Sabri, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, Jumat (3/11/2017).

Baca: Motor Oleng, Warga Desa Sangkima Ini Tewas Terlindas Tronton

Baca: 200 Pohon Kayu Ditanam di Area Folder Ilham Maulana

Sabri mengatakan, dengan penuhnya posisi jabatan yang setara dengan ketiganya, tentu tidak mungkin melaksanakan putusan PTUN Samarinda yang memerintahkan untuk merehabilitasi penggugat berupa pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai pegawai negeri sipil dalam jabatan atau setara dengan jabatan penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sabri memastikan, Bupati Nunukan telah menerbitkan surat keputusan yang menempatkan Joko pada jabatan Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

Halaman
123
Penulis: Niko Ruru
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help