TribunKaltim/

Usai Dilantik Ini Fokus BPSK Bulungan

Menghindari sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Syaiful menekankan BPSK aktif melakukan pembinaan di lapangan.

Usai Dilantik Ini Fokus BPSK Bulungan
Tribun Kaltim/M Arfan
Prosesi pelantikan anggota BPSK Bulungan Periode 2017-2022 oleh Asisten Bidang Ekobang Setprov Kaltara Syaiful Herman di Hotel Crowm, Tanjung Selor, Senin (6/11/2017). 

Laporan Wartawan TribunKaltim.co,  Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Seiring bertambahnya laju perekonomian di Bulungan, bentuk kerawanan ekonomi yang perlu diantisipasi ialah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Syaiful Herman Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kalimantan Utara menekankan perlunya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat mengintensifkan pelaksanaan pencermatan dan penggalian berbagai masalah di lapangan.

Baca: Siap-siap Daftar, Dinas Kesehatan Bakal Rekrut Psikolog dengan Gaji Rp 13 Juta

"Masalah sengketa ini sering terjadi akibat persaingan usaha. Dan yang paling merasakan kerugiannya adalah konsumen. Untuk itu BPSK diperlukan hadir di sini," kata Syaiful Herman usai melantik anggota BPSK Kabupaten Bulungan Periode 2017-2022 di Hotel Crown Tanjung Selor, Senin (6/11/2017).

Menghindari sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Syaiful menekankan BPSK aktif melakukan pembinaan di lapangan.

Termasuk memediasi dan menyelesaikan segala bentuk sengketa antara pelaku usaha dan konsumen baik secara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.

Baca: Disebut Kapolda Sebagai Wakil Gubernur, Jaang Bilang Namanya Dalam Pikiran Semua Orang

Ada beberapa hal mendasar di masyarakat yang perlu mendapat pembinaan seperti peredaran daging alana, perdagangan hasil-hasil perikanan yang kerap diawetkan dengan bahan kimia berbahaya bagi tubuh, hingga perdagangan gas elpiji yang tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Menurut Syaiful, komoditas-komoditas dasar tersebut perlu pengawalan semua pihak agar konsumen dan pelaku usaha sama-sama mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi yang berlangsung.

"Utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sektor ini biasanya banyak masalah. Karena ada persaingan usaha, biasanya ada pedagang yang "nakal". Inilah yang perlu BPSK pantau dan tuntaskan. Karena melindungi konsumen bukan hanya tugas pemerintah semata," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help