TribunKaltim/

Tertunda Hampir Setahun, Seleksi Komisioner Komisi Informasi Akhirnya Dilanjutkan

Dia mengatakan, proses seleksi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tertunda Hampir Setahun, Seleksi Komisioner Komisi Informasi Akhirnya Dilanjutkan
TRIBUN KALTIM/DOAN PARDEDE
Sidang sengketa informasi antara Jatam Kaltim, Walhi, dengan BPN Kaltim di kantor Komisi Informasi Kaltim Jalan Basuki Rahmat, Selasa (26/1/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Tahapan seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kembali dilanjutkan, setelah sempat tertunda hampir setahun belakangan ini.

“Diinformasikan bahwa tahap wawancara seleksi Komisioner KI Kaltara akan diadakan Rabu besok,” kata Haris L Bing, anggota Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (7/11/2017) memastikan kelanjutan tahapan seleksi dimaksud.

Sebanyak 23 peserta yang dinyatakan lolos psikotest menunggu kelanjutan tahapan seleksi sejak 2016 lalu.

Mandegnya proses seleksi itupun mendapat sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk segera melakukan evaluasi dan menuntaskan proses seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara paling lambat Desember 2017.

Koalisi yang terdiri dari PIONIR Bulungan, PLH Nunukan, AMAN Kalimantan Utara, YBM Nunukan, Humas PDD Politeknik Negeri Nunukan, Lembaga Adat Dayak Provinsi Kalimantan Utara, WWF Indonesia, JAM Malinau, Prakarsa Borneo dan Koalisi Freedom of Information Network Indonesia  juga meminta DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk segera memanggil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengawasi proses seleksi dan segera melakukan fit and proper test setelah menerima hasil seleksi.

Mengutip laman resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, Syaiful Herman mengatakan, pihaknya segera menggelar dua tahapan seleksi yakni presentasi makalah dan wawancara.

Dia mengatakan, proses seleksi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Nantinya, dari peserta seleksi dimaksud akan diajukan 10 nama kepada Gubernur Kalimantan Utara.

Selanjutnya Gubernur memilih 5 peserta terbaik yang akan direkomendasikan kepada DPRD Kalimantan Utara guna mengikuti fit and profer test untuk menentukan susunan pengurus Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman
12
Penulis: Niko Ruru
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help