Catatan Perjalanan Reses Hetifah ke Kutai Barat: Mengawal Sengketa Tanah hingga Tuntas

TUGAS sebagai anggota Legislatif tentu tidak sama dengan Eksekutif. Banyak keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Catatan Perjalanan Reses Hetifah ke Kutai Barat: Mengawal Sengketa Tanah hingga Tuntas
HO
Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara Hetifah saat mengunjungi poros Bulungan dan Berau. 

TRIBUNKALTIM.CO - TUGAS sebagai anggota Legislatif tentu tidak sama dengan Eksekutif. Banyak keterbatasan dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Tetapi hal itu tidak menghalangi Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI, untuk mencari solusi terbaik atas persoalan.

PAGI itu, Jumat (3/11), setelah penerbangan selama dua jam dari Jakarta menuju Balikpapan, wakil rakyat dari Dapil Kaltim-Kaltara ini bergegas menuju mobil untuk melakukan perjalanan ke Kutai Barat (Kubar). Perjalanan hanya bisa ditempuh melalui jalur darat atau sungai, karena sudah dua bulan ini tidak ada penerbangan dari manapun ke Bandara Melalan Kubar.

Terik matahari mulai menyengat. Apalagi Pulau Kalimantan merupakan jalur Khatulistiwa. Tepat pukul 10.00 Wita, kendaraan yang ditumpangi Hetifah langsung melaju ke Kubar. Selama perjalanan kurang lebih 12 jam, terjadi obrolan terkait alasan Hetifah melakukan kegiatan reses ke Kubar.

Baca: Dua Hari Tertimbun Longsor, Begini Kondisi Pekerja Tambang saat Ditemukan

Alkisah, diawali aduan masyarakat Desa Sumber Sari Kubar, melalui Sarnelius selaku tokoh pemuda setempat. Ia dan beberapa masyarakat Desa Sumber Sari menyampaikan sengketa tanah yang sudah bertahun-tahun tidak terselesaikan.

Sengketa ini terjadi sejak 2004 silam. Saat itu terjadi klaim dari masyarakat lokal terhadap tanah masyarakat transmigrasi di Desa Sumber Sari yang sudah bersertifikat sejak tahun 1975. Berbagai mediasi sudah dilakukan, tetapi tidak menemui titik terang. Masalah kian berbelit setelah ada penebangan dan pembakaran pohon di perkebunan masyarakat transmigran.

Hetifah, yang duduk sebagai Anggota Komisi II DPR RI membidangi urusan pertanahan langsung memetakan langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut.

“Pertama, saya langsung membuat surat memo dan bersuara berdasarkan data dan fakta yang ada, ketika rapat dengan Menteri ATR/BPN sekaligus menyerahkan surat tersebut. Ini saya lakukan ketika Komisi II rapat dengan Menteri ATR/BPN,” kata perempuan berhijab ini.

Baca: Syahril Janji Persiba Hanya Setahun di Liga 2

Apabila proses tersebut lama dan belum menemukan solusi, Hetifah menyiapkan langkah selanjutnya yaitu mempertemukan secara resmi antara masyarakat yang bersengketa dengan seluruh jajaran Pimpinan dan Aggota Komisi II untuk mencari solusi kongkrit.

Halaman
12
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help