Inilah Jejak Bisnis Novanto, Sebelum E KTP Ia Berbisnis Kartu-kartuan Bersama Keluarga Cendana

Dia juga dekat Keluarga Cendana. Karena kedekatannya itu, Setya Novanto mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis

Inilah Jejak Bisnis Novanto, Sebelum E KTP Ia Berbisnis Kartu-kartuan Bersama Keluarga Cendana
Kasus korupsi e-KTP telah dan akan menyeret sejumlah tokoh penting di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik tersebut. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Tersangka kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, ternyata sudah sejak lama berkecimpung dalam proyek pembuatan kartu identitas Republik Indonesia.

Tercatat, Novanto pernah terlibat dalam proyek pemerintah untuk pembuatan SIM dan KTP pada masa Orde Baru.

Berdasarkan pemberitaan harian Kompas pada 2 Oktober 1992 dengan judul "Biaya SIM Model Baru Rp 52.500" tertera bahwa Polri menggandeng pihak swasta dalam hal investasi peralatan komputer untuk pengadaan SIM jenis baru.

Ada total 19 perusahaan swasta yang berinvestasi senilai Rp 90 miliar, termasuk PT Citra Permatasakti Persada (CPP) yang dipimpin Novanto.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) berbincang dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan), dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) sebelum Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10/2017). Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto beragendakan persiapan ulang tahun, persiapan rakernas, dan persiapan rekrutmen caleg Golkar.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (tengah) berbincang dengan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kanan), dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) sebelum Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (11/10/2017). Rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto beragendakan persiapan ulang tahun, persiapan rakernas, dan persiapan rekrutmen caleg Golkar. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dia ditunjuk Siti Hardijanti Rukmana atau yang dikenal sebagai Mbak Tutut untuk memimpin PT CPP sejak tahun 1991. Saat itu, skema kerja sama Polri dengan pihak swasta adalah dengan sewa pinjam peralatan komputerisasi selama lima tahun, di mana setelah waktu tersebut terpenuhi, semua peralatan itu menjadi milik Polri.

Untuk setiap pembuatan SIM, swasta yang menjadi mitra kerja Polri dapat Rp 48.500 dan Rp 4.000 sisanya masuk ke kas negara. Belakangan, proyek pembuatan SIM model baru ini menjadi sorotan karena diduga ada tindak pidana korupsi. 

Mengutip pemberitaan harian Kompas 16 Maret 2005 dengan judul "Dipertanyakan, Penanganan Dugaan Korupsi Dana SIM", terungkap ada selisih jumlah produksi SIM yang dirilis Ditlantas Polri selaku pelaksana proyek dengan data PT CPP untuk periode yang sama.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kala itu mendata, jumlah produksi SIM oleh Ditlantas Polri sejak 5 Oktober 1992 hingga Maret 1998 mencapai 17.980.204 lembar. Sementara jumlah produksi SIM oleh PT CPP hanya 16.575.710 lembar yang artinya ada selisih 1.404.494 lembar.

Selisih jumlah produksi SIM itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 15,45 miliar, yang didapat dari perkalian selisih jumlah produksi SIM dengan ongkos produksi SIM kala itu Rp 11.000.

Novanto juga ikut dalam proyek komputerisasi KTP pada 1995. Proyek komputerisasi KTP kala itu dilakukan melalui kerja sama antara Departemen Dalam Negeri dan PT Solusindo Mitrasejati (SMS) dengan Presiden Direktur PT SMS adalah Setya Novanto.

Halaman
1234
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help