TribunKaltim/

Maunya Tahu Beres, Urus Sertifikat Tanah Gratis Warga Diminta Bayar Rp 2 Juta

Program pengurusan sertifikat tanah grafis melalui progarm Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) masih saja dimanfaatkan oleh oknum

Maunya Tahu Beres, Urus Sertifikat Tanah Gratis Warga Diminta Bayar Rp 2 Juta
net
Ilustrasi 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Program pengurusan sertifikat tanah grafis melalui progarm Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) masih saja dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari untung. Program PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebenarnya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat melegalkan hak atas tanahnya.

Menurut pengakuan beberapa warga di Balikpapan Utara, untuk memudahkan pengurusan PTSL tersebut diminta uang Rp 2 juta. "Saya bayar Rp 2 juta kepada oknum petugas. Katanya semua beres dan dipastikan cepat selesai hingga sertifikat jadi," ujar seorang warga Muara Rapak yang enggan disebut namanya kepada Tribun, Senin (13/11).

Warga tersebut sebenarnya tahu, bahwa program PTSL tersebut gratis. Namun, karena khawatir prosesnya lama, dia memilih membayar Rp 2 juta dengan jaminan proses lancar dan cepat. Ada beberapa warga yang memilih mengelurkan biaya Rp 2 juta seperti dirinya. Sayangnya, dia enggan menyebut nama maupun posisi kerja petugas yang meminta biaya tersebut.

Baca: 1.034 Ha Lahan eks Hutan Lindung Bontang Diklaim Oknum, Dinas Pertahanan Cek ke Lapangan

Berbeda yang dialami Andri, warga Kelurahan Gunung Samarinda. Dia mengaku dimintai biayai oleh oknum petugas untuk proses pengurusan PTSL. Orang itu datang ke rumah minta biaya pengurusan PTSL Rp 5 juta. "Saya bingung kok ada bayar, sehatu saya program ini kan gratis. Jadi saya nggak langsung mengiyakan," kata Andri.

Menanggapi informasi adanya pungutan biaya pengurusan PTSL, Kepala badan Pertanahan (BPN) Kota Balikpapan Didik Bangun Restu Aji mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Menurutnya, pengurusan sertifikat tanah program PTSL tidak dikenakan biaya alias gratis. Apalagi sampai ditarif Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, menurut Didik hal itu merupakan tindakan pungli atau pemerasan.

Meski begitu Didik tidak menampik, ada oknum masyarakat yang memanfaatkan momen ini mengambil keuntungan, seperti memberikan layanan jasa kepengurusan. Didik menegaskan tidak ada pegawai BPN yang meminta uang kepada masyarakat.

Sebelum program ini disosialisasikan ke masyarakat, pihaknya telah mengumpulkan seluruh pegawai BPN untuk menjelaskan perihal ini. Bahkan dalam rapat sosialisasi bersama camat, lurah, dan ketua RT di wilayah yang mendapat bantuan program PTSL ini, BPN juga melibatkan Tim Saber Pungli.

Baca: Tak Tahu Ada Program PTSL, Warga Memilih Jalur Reguler, meski Bayar

"Jadi kalau ada oknum pemerintah yang meminta uang kepada masyarakat atas layanan ini, laporkan ke Tim Saber Pungli nanti akan ditindak," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Didik pernah mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengaku diminta biaya Rp 5 juta oleh oknum pegawai BPN. "Setelah saya cek itu tidak benar. Kami ini dari dulu sering dibawa-bawa. Padahal masyarakatnya sendiri yang tidak mengurus sendiri, melainkan melalui jasa. Ini yang tidak bisa kita pantau sampai ke situ," katanya.

Namun ia tidak membantah, bahwa di lapangan masih banyak masyarakat yang justru
memberikan uang kepada petugas pengukuran. Tetapi pemberian uang ini kemauan masyarakat sendiri, dan bukan diminta. Ia pun menegaskan kepada pegawainya untuk bisa mengembalikan pemberian dari masyarakat.

Baca: Nasib Guru MA Swasta di Kukar, Pembayaran Gaji Telat, Jumlahnya pun Berkurang

Dikemukakan Didik, pelaksanaan program PTSL memang dibantu Ketua RT dan saksi atau disebut pihak ketiga. Ketua RT dinilai orang yang paling paham mengenai riawayat tanah warganya.

Namun sekali lagi terkait tarif terhadap pengurusan tersebut tidaklah benar.
"Ada juga kelemahan di sistem ini yang kita bicarakan di pusat, seperti bantuan untuk pihak ketiga yakni RT dan saksi. Tapi kita belum tahu karena memang masih digodok," katanya. (*)

Penulis: Muhammad Alidona
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help