TribunKaltim/

Biar Seragam, BPN Minta Pemkot Terbitkan Aturan Soal Tarif Administrasi Pertanahan di Kelurahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda berharap Pemkot menerbitkan peraturan tentang tarif layanan proses pengurusan surat tanah.

Biar Seragam, BPN Minta Pemkot Terbitkan Aturan Soal Tarif Administrasi Pertanahan di Kelurahan
NET/Google
Ilustrasi - Sertifikat tanah 

Baca: Kasus Video Mesum Belum Usai, Polisi Tetapkan Lagi 2 Tersangka, Simak Peran Tersangka Saat Beraksi!

Baca: KPK Panggil Setya Novanto Besok, Ketua DPR RI Ngotot Masih Harus Izin Presiden

“Kan untuk menuju sertifikat, banyak proses administrasi yang harus dilalui masyarakat di kelurahan dan kecamatan. Nah, biar lebih seragam, dan tarifnya jelas,” kata Herman.

Herman dan jajarannya mengaku pernah dibawakan makanan dari seorang ketua RT di Samarinda.

“Saking senangnya, ketua RT itu datang pas kami lagi senam. Dia bagi-bagi makanan. Katanya, selama ini dia ngurus sertifikat bertahun-tahun tak selesai. Sekarang dalam hitungan bulan selesai. Mau kita tolak (makanan), tapi nanti bahasa orang sini kepuhunan,” kata Herman lantas tersenyum.

Herman pun mengaku, dalam melaksanakan Program PTSL, BPN Samarinda tidak menggunakan jasa pihak ketiga, termasuk untuk urusan pengukuran.

“Kita ukur sendiri. Tidak pakai pihak ketiga, bila harus mengajari lagi. Tapi kalau tidak diajari, hasilnya kurang maksimal. Jadi dikerjakan sendiri saja,” tutur Herman. (*)

Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help