TribunKaltim/

‎PT KPB Beri Alasan Tidak Hadir ke DPRD Kaltim Bertemu dengan PT MHU‎ ‎

Soal business to business, dia mempertanyakan, yang disarankan oleh anggota Dewan itu, apakah ini menjadi urusan pemerintah atau perusahaan.

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Budhi Hartono

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - PT Karya Borneo Putra menjelaskan ketidakhadirannya saat absen dalam pertemuan dengan Komisi I DPRD Kaltim dan PT Multi Harapan Utama (MHU) serta PT Mahaguna Karya Indonesia (MHI)‎.

Pertemuan tersebut guna menyelesaikan sengketa jalan hauling di Bakungan, Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui Legal Deprtemen PT Karya Putra Borneo-PT Indo Perkasa, Teguh Djoko Witjahjanto, menyiapkan beberapa berkas dokumen antara lain perjanjian ijin pakai jalan hauling untuk menjelaskan sengketa lahan jalan hauling.

"Ia mengatakan, bersedia bertemu jika dengan pihak MHU sebagai pemilik izin jalan kolaborasi," ujarnya, Senin (13/11/2017).‎ ‎

Setelah menyerahkan berkas dokumen ke Tribun, Humas PT Karya Putra Borneo-PT Indo Perkasa di Komplek Perumahan Pesona Mahakam, Firhan Kalangi menjelaskan beberapa alasannya saat tidak hadir diundang Komisi I DPRD Kaltim.‎

"Ada beberapa alasan, kenapa kita tidak hadiri (pertemuan 7 November 2017 di DPRD Kaltim). Kita tidak pernah menerima surat undangan dari DPRD Kaltim. Ada WA masuk bahwa ada undangan. Saya baca, ada kesalahan di tanggal undangannya tidak konek. Besoknya kita segera bersurat ke DPRD mempertanyakan apakah surat itu benar tidak," tutur Firhan, kepada Tribun.

Pada saat itu juga, terbit undangan. Tetapi, lanjut Firhan, tidak ada surat itu sampai di Kantor PT KPB di Jakarta maupun di Samarinda. "Itu alasan kita yang pertama," katanya.‎

Firhan juga mempertanyakan, undangan yang dilayangkan DPRD Kaltim untuk memediasi atas pengaduan siapa?‎

"Sebelumnya, KPB dan MHU sudah diundang oleh instansi terkait (Dinas Lingkungan Hidup) untuk dimediasi. Dan itu sudah terjadi satu kesepakatan untuk dijalankan. Tapi dari pihak MHU dan MKI tidak mematuhi. Jadi apalagi yang kita bahas untuk dimedisikan," tuturnya. ‎

‎Soal business to business, dia mempertanyakan, yang disarankan oleh anggota Dewan itu, apakah ini menjadi urusan pemerintah/legislatif atau perusahaan

"Kita pertanyakan, ada apa di situ?" ucapnya.

Ia menambahkan, bahwa perusahaannya menerima surat dari pemerintah pusat terkait jalan kolaborasi yang melewati kawasan hutan digunakan PT MKI dan PT MHU sudah berjalan kolaborasinya. ‎

"Itu ada beberapa poin mengacu di Peraturan Menteri Kehutanan No 50 Tahun 2016. Salah satu poin itu, harus ada jalan kolaborasi. Dan jalan kolaborasi itu harus dijalankan," bebernya. (*)

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help