TribunKaltim/

Kepala BPKP Perwakilan Kaltara Sebut Siskeudes Lebih Mudah dan Sederhana

Permintaan Presiden, Siskeudes memang harus tahun ini bisa diterapkan 100 persen kepada seluruh desa. Tapi, ya disesuaikan lagi dengan kondisi daerah

Kepala BPKP Perwakilan Kaltara Sebut Siskeudes Lebih Mudah dan Sederhana
TRIBUN KALTIM/DOMU D AMBARITA
Helikopter Bel 412 milik TNI AD menjadi alat angkutan utama pengiriman logistik ke pos-pos perbatasan Indonesia-Malaysia. FOto diambil di Apauping, Malinau, Rabu (24/8/2016). 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Ada tiga hal yang kerap ditemui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam setiap pelaporan keuangan desa tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengadaan barang dan jasa, adalah permasalahan yang didapati pertama. Kedua, penentuan prioritas pembangunan. Ketiga, pelaksanaan pembangunan di desa.

Kepala BPKP Perwakilan Kaltara, Alexander Rubi Setyoadi menyatakan, tiga hal tersebut kerap ditemui karena masih kurangnya pemahaman dalam penggunaan ADD di desa-desa. Begitu pula di Malinau, aparatur desa harus lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan tiga hal tersebut. Sebab, semua penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

"Seperti mark up (melebih-lebihkan anggaran) misalnya. Biasa juga kita temui. Dampak dari markup ini kan, untuk pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan pajak. Ini hal yang terkadang belum dipahami oleh desa. Untuk itu, saya meminta kepada desa untuk menyesuaikan harga pengadaan barang dan jasa ini di daerahnya," ujarnya di sela-sela pelaksanaan Bimtek Siskeudes, Senin (20/11/2017), siang, di Hotel Mahkota Malinau.

Terkait dengan aplikasi Siskeudes di Kaltara, Rubi menargetkan, akhir tahun 2017 ini seluruh desa di Kaltara dapat segera mengaplikasikannya. Hal ini sesuai dengan target pemerintah pusat. Untuk mengaplikasikan Siskeudes ini sangat mudah dan telah disederhanakan. Daripada sistem lainnya yang dipakai oleh pemerintah daerah, Siskeudes jauh lebih mudah.

"Permintaan Presiden, Siskeudes memang harus tahun ini bisa diterapkan 100 persen kepada seluruh desa. Tapi, ya disesuaikan lagi dengan kondisi daerah saat ini. Seperti Malinau misalnya, memiliki karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Tapi sekali lagi, kita tetap menargetkan tahun ini bisa segera diaplikasikan," tandasnya.

"Untuk KTT kenapa bisa mengaplikasikan duluan. Selain telah mendapatkan Bimtek lebih dahulu, desa di KTT itu hanya 32 desa. Hal tersebut tentu mempermudah KTT dalam mengaplikasikan Siskeudes. Kita juga harus memerhatikan kesiapan daerah dalam mengaplikasikannya. Sebab, tidak bisa juga dipaksakan segera," lanjutnya.

Soal keterlambatan pelaksanaan Bimtek Siskeudes di Malinau, dituturkan Rubi, tidak dapat dikatakan terlambat. Sebab, efektifnya BPKP Kaltara baru pada bulan Februari lalu. Namun, bukan masalah itu jadi alasan tidak segera laksanakan Bimtek Siskeudes ini. Rubi menegaskan, pihaknya sudah optimal dalam upaya menggelar kegiatan Bimtek Siskeudes ini. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help