TribunKaltim/

RAPBD Kutim 2018 Diperkirakan Rp 2,6 Triliun

Ia berharap, pada Desember mendatang penggunaan anggaran dari masing-masing OPD sudah bisa diverifikasi. Sehingga Januari 2018

RAPBD Kutim 2018 Diperkirakan Rp 2,6 Triliun
kemenkeu.go.id
Ilustrasi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Permasalahan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, agaknya masih terus berlangsung hingga 2018 mendatang.

Pasalnya, pemotongan dana bagi hasil masih terjadi bahkan nilainya diprediksi mencapai sekitar Rp 300 miliar. Sehingga pengetatan ikat pinggang bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), baik dinas maupun badan masih terus digalakkan.

Sekretaris Daerah Pemkab Kutim, Irawansyah mengatakan setelah melalui rapat panjang dengan DPRD Kutai Timur, RAPBD Kutim pada 2018 diperkirakan Rp 2,6 triliun.
Angka itu pun masih harus dikurangi untuk pembayaran utang daerah pada pihak ketiga yang tersisa di 2017, serta sisa salur.

“Dalam waktu dekat, dana tersebut akan dialokasikan oleh Bappeda sesuai dengan tipe SKPD yang ada. Tipe A, B dan C. Tentu tipe A mendapat alokasi yang lebih besar dari tipe lainnya,” ungkap Irawansyah dalam coffee morning yang digelar di ruang Meranti, Senin (20/11).  

Ia berharap seluruh OPD terus melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Terutama dalam hal perjalanan dinas dan pengadaan yang belum menjadi prioritas. "2018, kita masih terus mengencangkan ikat pinggang dan harus berhemat dalam menggunakan anggaran," ujar Irawansyah.

Dari alokasi RAPBD 2018 tersebut, Irawansyah mengatakan sudah ada alokasi untuk pembangunan jalan sisi darat Pelabuhan Kenyamukan. Karena dari pemerintah pusat, alokasi untuk penyelesaian cause way juga sudah ada, sebesar Rp 9,4 miliar. Sehingga, bisa sama-sama jalan dan selesai tepat waktu.

Ia berharap, pada Desember mendatang penggunaan anggaran dari masing-masing OPD sudah bisa diverifikasi. Sehingga Januari 2018 sudah bisa melaksanakan lelang.

“Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sudah masuk di OPD masing-masing. Tolong segera diselesaikan,” ujar Irawansyah.

Sekda Irawansyah juga mengingatkan OPD yang berkaitan dengan kalangan usaha perkebunan agar kembali mengingatkan perusahaan perkebunan tentang imbauan Bupati Kutim, untuk membuka kantor di Kutai Timur. Sehingga lebih mudah dalam berkoordinasi. (*)

 

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help