TribunKaltim/

UMK Malinau Pasti Naik, Besarannya Tunggu Keputusan Gubernur Kaltara

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang UMK, memang kali ini hanya membahas UMK, sedangkan UMSK belum waktunya

UMK Malinau Pasti Naik, Besarannya Tunggu Keputusan Gubernur Kaltara
TRIBUN KALTIM / DOAN E PARDEDE
Sebuah kendaraan penuh muatan sawit melintas di jalan trans Kaltara, tepatnya di sisi Tanjung Selor-Malinau. 

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co M Purnomo Susanto

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di tingkat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara telah selesai. Berkas dan dokumen pun telah disampaikan kepada Pemprov Kaltara untuk segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) menunggu keputusan Gubernur Kaltara terkait persetujuan kenaikan UMK.

Kepala DPMPTSPTK Malinau, Tirusel mengungkapkan, Selasa (21/11) kemarin merupakan batas akhir penyampaian seluruh pembahasan UMK di seluruh kabupaten maupun kota di Kaltara. Sesuai dengan instruksi pemerintah pusat, hanya UMK saja yang dibahas. Sedangkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), belum dibahas Pemkab Malinau.

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang UMK, memang kali ini hanya membahas UMK, sedangkan UMSK belum waktunya dibahas. Ini berlaku seluruh Indonesia. Jadi, bukan Malinau saja. Kita pun sudah mengirimkan seluruh berkas soal kenaikan UMK kepada Gubernur Kaltara. Tinggal tunggu persetujuannya saja," tandasnya.

Ditanyakan kapan penetapan UMK oleh Gubernur Kaltara, Tirusel mengatakan, tidak dapat memperkirakan kapan keputusan tersebut akan turun. Semua itu, merupakan kewenangan Gubernur Kaltara. Pihaknya, hanya menyerahkan kebutuhan untuk proses kenaikan UMK.

"Kalau Gubernur tanda tangan cepat, ya cepat juga UMK itu diputuskan. Ya itu tergantung gubernur. Yang pasti, untuk kelengkapan kenaikan UMK sudah kita sampaikan. Dan UMK di Malinau, sudah pasti naik tahun depan. Hanya saja, saya tidak bisa mengungkapkan berapa nilai kenaikan. Kita tunggu saja dari Gubernur," jelasnya.

Sebenarnya ungkap Tirusel, ia telah mengetahui angka pasti kenaikan UMK di Malinau. Tirusel tidak mau menyebutkannya, karena ia tidak mau melangkahi wewenang Gubernur Kaltara untuk menyampaikan kenaikan UMK. Soal penentuan UMSK, Tirusel menuturkan, belum mengetahui kapan pembahasan akan dilakukan.

"Saya sudah tahu angka kenaikannya berapa. Tapi, nda etis saya sebutkan sekarang. Yang jelas naik lah daripada tahun 2017. Tahun 2017 ini, UMK kita Rp 2,5 juta. Nah, angka pastinya tidak bisa saya sebutkan. Pastinya UMK 2018 lebih tinggi daripada UMK tahun 2017. Itu saja yang bisa disampaikan sementara ini," jelasnya.

"Tentunya ada beberapa pertinmbangan untuk kenaikan UMK nantinya. Salah satunya, adalah situasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Intinya, untuk pembahasan kenaikan ini sudah kita lakukan dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, kesepahaman sudah ada antara satu pihak dengan pihak lainnya," tuturnya. (*)

UMK DAN UMSK KABUPATEN MALINAU 2017 SESUAI KEPUTUSAN GUBERNUR KALTARA NOMOR 188.44/K.665/2016 TENTANG UMK MALINAU
* UMK Malinau : Rp 2.500.000 perbulan
* UMSK Bidang Perkebunan dan Kehutanan : Rp 2.782.500 perbulan
* UMSK Bidang Pertambangan : 2.782.500 perbulan

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help