TribunKaltim/

Ditunduh Pembabatan Mangrove Ilegal di Bontang Lestari, Ini Penjelasan Direktur PT GPK

Direktur PT Graha Power Kaltim Aris Munandar membantah keras jika aktivitas penebangan pohon bakau di kampung Salantuko ilegal.

Ditunduh Pembabatan Mangrove Ilegal di Bontang Lestari, Ini Penjelasan Direktur PT GPK
tribunkaltim/udin dohang
Komisi III DPRD Bontang sidak lokasi proyek PLTU Bontang Lestari 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Direktur PT Graha Power Kaltim Aris Munandar membantah keras jika aktivitas penebangan pohon bakau yang mereka lakukan di kampung Salantuko, Kelurahan Bontang Lestari, ilegal. Aris menyatakan seluruh aktivitas penenbangan mangrove yang mereka lakukan telah sesuai prosedur yang berlaku.

"Tidak benar kalau kami disebut menebang manggrove secara illegal, semua syarat dan prosedur sudah kita jalankan," ujar Aris dalam rilisnya, Rabu (6/12).

Baca: Sidak Proyek PLTU, Dewan Lihat Aksi Pembabatan Mangrove di Kampung Salantuko

Ia menjelaskan, dalam surat yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) nomor 503/1591/DPMPTSP-IV/VII/2017 tertuang sejumlah izin yang telah diterima dari tingkat daerah hingga provinsi. Izin yang dimaksud diantaranya SK Walikota atas izin lokasi nomor 590/001/BPPM/I.LOKASI/IX/2013.

Kemudian dua izin dari Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian-saat ini Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanina (DKP3) telah menerbitkan dua izin atas eksloprasi pesisir untuk aktivitas industri ini, diantaranya Surat Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Bontang No 523/062/Dpkp.3 terbit 15 April 2015 dan Nomor 523/080/Dpkp.3 terbit 4 Mei 2015. Serta surat dari Kepala Balai Produksi Wilayah XI, nomor: 5.419/BPHP.XI-2 11 JULI 2017.

Baca: Gara-gara Papan Berbahasa Inggris, Angkasa Pura Ramai Disoroti Warganet

Dari pertimbangan tersebut, DPM-PTSP Kaltim memberikan 4 rekomendasi kepada GPK diantaranya, melakukan inventarisir tegakan pohon, membuat rencana pembangunan, melakukan pembayaran PSDH dan DR, kemudian membuat laporan tertulis seluruh proses tersebut kepada DPN-PTSP Kaltim, Dinas Kehutahan Kaltim, dan Balai Produksi Wilayah Kaltim.

Aris menegaskan, seluruh tanggung jawab atas aktivitas ini selama pekerjaan menjadi tanggungan perusahaan.

"Guna mencegah timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksaan kegiatan, apabila terdapat hak-hak pihak ke-3 terutama masyarakat menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak perusahaan," pungkasnya. (*)

Penulis: Udin Dohang
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help