TribunKaltim/

Sidak Proyek PLTU, Dewan Lihat Aksi Pembabatan Mangrove di Kampung Salantuko

Aktivitas PT Graha Power Kaltim (GPK) selaku kontraktor proyek pembangunan PLTU Bontang Lestari lagi-lagi jadi sorotan DPRD.

Sidak Proyek PLTU, Dewan Lihat Aksi Pembabatan Mangrove di Kampung Salantuko
tribunkaltim/udin dohang
Komisi III DPRD Bontang sidak lokasi proyek PLTU Bontang Lestari 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Aktivitas PT Graha Power Kaltim (GPK) selaku kontraktor proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bontang Lestari lagi-lagi jadi sorotan DPRD. Pihak GPK kembali membabat pohon bakau/manggrove untuk kepentingan pembangunan dermaga tanpa seizin pemerintah kota.

Rombongan Komisi III DRPD Bontang melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi proyek PLTU, Selasa (5/12) sore kemarin, menemukan kegiatan penebangan pohon secara illegal di kampung Salantuko. Tidak jauh dari lokasi proyek PLTU.

Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS yang memimpin langsung sidak mengatakan, luasan bakau yang dibabat tidak kurang 100 meter persegi. "Ini sudah keterlaluan. Sudah berkali-kali kita ingatkan supaya taat aturan, tapi kok tidak diindahkan," ujarnya.

Baca: Kolaborasi dengan LSM, Begini Cara Pemprov Kaltim Bangun Desa via Pendekatan Zaman Now

Menurut Rustam, penebangan bakau yang dilakukan pihak GPK bukan kejadian perdana. Beberapa bulan lalu, Komisi III juga menemukan kegiatan penebangan bakau di luar lokasi proyek tanpa sepengetahuan Dinas Lingkungan Hidup.

Kondisi ini, kata Rustam tidak bisa dibiarkan karena bisa jadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Bontang. "Harus ada sikap tegas. Jangan sampai ada kesan pemerintah lemah berhadapan dengan investor," katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengaku akan menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen PT GPK. Saat sidak kemarin, kantor direksi PT GPK yang berada di lokasi proyek dalam kondisi kosong, sehingga tidak bisa dilakukan klarifikasi secara langsung.

Baca: Marlon Datang, Duo Samarinda Ini Tetap Bertahan di Borneo FC

"Kami akan panggil, kalau tetap tidak ada itikad baik. Komisi III, akan merekomendasikan supaya proyek PLTU ini dihentikan sementara," ungkap politisi partai Golkar tersebut.

Senada, Anggota Komisi III Ridwan menilai penebangan pohon bakau di Kampung Salantuko tidak hanya merusak lingkungan. Tapi dalam jangka panjang merugikan warga pesisir di Bontang Lestari yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Ia mendesak, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang bersikap tegas menyikapi ulah kontraktor PLTU Bontang Lestari sesuai aturan yang berlaku. "Harus ada sikap tegas dari pemerintah. Apalagi kejadian ini sudah dikeluhkan warga. Jangan sampai warga bertindak karena merasa dirugikan," katanya.

Baca: Cara Watimah Membina Pemuda di Kampungnya, Ajak Bikin Pot dari Ban Bekas

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Maksi Dwiyanto mengatakan secara masterplan, pihak PT GPK telah melakukan pembangunan yang sesuai rencana kerja mereka.

Hanya saja, mereka cenderung mengabaikan prosedur. Indikasi ini terlihat dari belum adanya rekomendasi sehubungan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Pemprov Kaltim kepada Pemkot Bontang. Padahal Pemkot memiliki kewenangan terhadap tata lingkungan. (*)

Penulis: Udin Dohang
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help