TribunKaltim/

Polemik Yerusalem

Kata-kata Menohok Paus Fransiskus Tanggapi Kebijakan Donald Trump soal Yerusalem

Melalui pernyataan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem

Kata-kata Menohok Paus Fransiskus Tanggapi Kebijakan Donald Trump soal Yerusalem
Kolase/TribunKaltim.co
Bendera Israel berkibar di kota Yerusalem. Insert: Paus Fransiskus 

Yerusalem Barat merupakan wilayah kota tersebut yang masih di bawah otoritas Israel setelah Perang Arab-Israel dan dihuni oleh mayoritas warga Yahudi.

Sedangkan, Yerusalem Timur, yang dulunya sempat direbut oleh Yordania dalam Perang Arab-Israel, dihuni oleh mayoritas warga keturunan Arab.

Petugas keamanan Israel berjaga di depan warga Palestina yang menjalani ibadah Shalat Jumat di luar pintu masuk menuju kawasan Kota Tua Yerusalem di depan Masjid Al-Aqsa, Jumat (21/7/2017). Israel melarang pria Palestina yang berusia di bawah 50 tahun untuk masuk ke kawasan Kota Tua dan menjalani Shalat Jumat, menyusul insiden penembakan dua polisi Israel.
Petugas keamanan Israel berjaga di depan warga Palestina yang menjalani ibadah salat Jumat di luar pintu masuk menuju kawasan 'Kota Tua' Yerusalem di depan Masjid Al-Aqsa, Jumat (21/7/2017). Israel melarang pria Palestina yang berusia di bawah 50 tahun untuk masuk ke kawasan 'Kota Tua' dan menjalani salat Jumat, menyusul insiden penembakan dua polisi Israel. (AFP PHOTO / AHMAD GHARABLI)

Wilayah Yerusalem Timur mencakup Kota Lama, yang menjadi rumah bagi empat komunitas, yakni komunitas muslim, Yahudi, Kristen, dan Armenia.

Kota Lama juga menjadi lokasi bagi tempat-tempat suci umat Islam (Masjid Al-Aqsa), Yahudi (Tembok Ratapan dan Bukit Bait Suci), dan Kristen (Gereja Makam Kudus).

Terkait otoritas atas kedua wilayah Yerusalem tersebut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sudah setuju untuk melakukan solusi dua negara.

PLO sepakat untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, dengan hak kedaulatan penuh untuk masing-masing negara terhadap wilayah bagiannya.

Opsi alternatif tersebut sudah didukung Resolusi 58/292 Majelis Umum PBB. (*)

Editor: Syaiful Syafar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help