TribunKaltim/

Kades Malkot

18 RT Minta Kades Malkot Diberhentikan

Aksi ini sendiri, merupakan buntut dari dikirimkannya surat mosi tidak percaya, yang di dalamnya berisikan menuntut

18 RT Minta Kades Malkot Diberhentikan
Tribunkaltim/Purnomo Susanto
Seorang warga menyampaikan aspirasi dihadapan pihak kecamatan dan desa Malkot 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU – Sepertinya, hal ini baru pertama kali dilakukan di Malinau. Sedikitnya 18 RT dari 20 RT di Desa Malinau Kota (Malkot) menggeruduk Kantor Kecamatan Malkot, melakukan aksi, pada Selasa (2/12), pukul 10.00 WITA.

Bukan tanpa alasan, 18 RT ini bersatu meminta pihak kecamatan memberhentikan Kades Malkot karena dianggap tidak bertanggungjawab dan bekerja tak sesuai aturan hukum.

Aksi ini sendiri, merupakan buntut dari dikirimkannya surat mosi tidak percaya, yang di dalamnya berisikan menuntut Kades Malkot mundur dari jabatan kepada pihak kecamatan. Bukan hanya para ketua RT, terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai peserta aksi. Pertama kali disampaikan para peserta aksi, meminta kejelasan kelanjutan mosi tidak percaya yang dikirimkan.

Disampaikan Ketua BPD Malkot, M Yusuf menyatakan, mosi tidak percaya telah disampaikan kepada pihak kecamatan sebelum libur Natal beberapa waktu lalu. Harapannya, surat tersebut ditegaskan olehnya, dapat segera disampaikan kepada Bupati Malinau sebagai pemberitahuan adanya persoalan ini di Desa Malkot.

“Kegiatan yang dilakukan oleh Kades itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Sebab, ia menjalankan kegiatan diluar dari kesepakatan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Malkot. Jadi, kegiatan itu ya tidak dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa nantinya,” ujarnya.

Terkesan menguntungkan Kades Malkot, Yusuf menegaskan kepada awak media, kegiatan yang dilaksanakan menggunakan lahan pribadi Kades Malkot. “Atas dasar itulah, kami masyarakat Desa Malkot menuntut Kades bisa segera dicopot dari jabatan. Dan pihak kecamatan bisa segera menindaklanjuti mosi tidak percaya yang kami ajukan,” tegasnya.

Camat Malkot, Faridan sebagai pihak yang langsung menerima kedatangan para peserta aksi mengungkapkan, masuknya surat kepada pihak kecamatan dan akhirnya ditindaklanjuti memerlukan proses. Ia meminta, kepada peserta aksi untuk menunggu proses tersebut hingga selesai. Selain itu, dibeberkan olehnya, untuk memberhentikan kades nukan perkara sembarangan.

“Surat sudah kami siapkan untuk BPD. Rencana besok (Rabu, hari ini) bertemu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu keburu datang. Ya sudah sekarang bertemu dan mari kita selesaikan,” ungkapnya dihadapan para peserta aksi. “Kan surat itu masuk saat suasana akan libur. Jadi, kurang efektif juga saat itu waktunya,” lanjutnya.

Ditegaskan Faridan, terkait persoalan ini, pihaknya hanya sebatas menyampaikan aspirasi. Dengan terlebih dahulu mempelajari dan memverifikasi isi surat warga. Artinya, dikatakan Faridan, setiap surat yang masuk bukan langsung diteruskan. “Jadi, setiap surat yang masuk itu kita pelajari dulu. Bukan langsung kami proses dan diteruskan. Setelah kita pelajari dan verifikasi maka surat kita akan teruskan ke Bagian Tapem Setkab Malinau untuk ditindaklanjuti.

Pada intinya, dituturkan Faridan, untuk memberhentikan Kades memerlukan tahapan, yakni harus melalui mekanisme dan pembuktian terhadap dasar yang dijadikan alasan pemberhentian. “Terima kasih sudah hadir dan menyampaikan aspirasi dengan baik. Beri kesempatan kami menindaklanjutinya. Tidak usah minta batas waktu. Percaya, kami juga bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Awasi saja,” tandasnya Camat. (ink)

Penulis: tribunkaltim
Editor: Martinus Wikan
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help