TribunKaltim/

Akibat ADD Belum Cair, Tiga Desa Tutup Pelayanan

"Itu (pengumuman yang disebarluaskan) mungkin agar diperhatikan oleh Pak Bupati saja," ujar Furkani melalui pesan singkat.

Akibat ADD Belum Cair, Tiga Desa Tutup Pelayanan
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
SIDAK - Sekda Irawansyah (tengah) saat sidak pegawai di Dinas Kesehatan Kutim 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan ke empat yang dilakukan pemerintah pusat pada Pemkab Kutim, akhir 2017 lalu, berimbas pada aktivitas pelayanan kantor desa di beberapa kecamatan.

Desa Batu Timbau di Kecamatan Batu Ampar dan Desa Marga Mulya di Kecamatan Kombeng memasang pengumuman di pintu kantor desa yang berisi, karena masih menunggu pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) pelayanan dihentikan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Pengumuman tersebut ditandatangani masing-masing kepala desa. Begitu juga dengan Desa Tepian Makmur di Kecamatan Rantau Pulung, ikut menghentikan aktivitas pelayanan mulai Selasa (2/1).

Menanggapi itu, Camat Batu Ampar, Yusriansyah mengatakan pelayanan desa tetap dilakukan seperti biasa. Mereka meliburkan tenaga honor yang digaji menggunakan dana desa. Sedangkan Camat Kombeng, Furkani mengatakan aktivitas kantor Desa Marga Mulya berjalan lancar seperti biasa.

"Itu (pengumuman yang disebarluaskan) mungkin agar diperhatikan oleh Pak Bupati saja," ujar Furkani melalui pesan singkat.

Terpisah, Sekda Irawansyah mengatakan permasalah anggaran yang belum bisa dicairkan, bukan semata-mata kesalahan Pemkab Kutim. Tapi penyaluran yang dipangkas.

"Kami di daerah, kalau dananya belum ada, mau apa? Kembali lagi ke masyarakat, karena yang mengangkat kades masyarakat. Kita sebagai pemerintah berharap, jangan karena belum ada pencairan, langsung seperti itu. Kalau dananya sudah masuk, pasti langsung kita salurkan," ungkap Sekda Irawansyah.

Menurutnya, sebagai seorang Kepala Desa, tidak pantas berbuat seperti itu. Pelayanan pada masyarakat, seharusnya tetap berjalan sebagaimana biasa.

"Karena ini terjadi secara nasional. Tidak sepatutnya dilakukan. Akan kita sampaikan ke pemerintah pusat juga. Dengan kejadian tersebut, imbasnya seperti ini. Saya sebagai Sekda, sudah sampaikan ke Bupati dan Wabup. Mereka sdah memaklumi," ungkap Irawansyah. (*)



Penulis: Margaret Sarita
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help