Nekat atau Ngece, Ratusan Pegawai Absen Hadiri Pengarahan Wabup

"Jadi tidak ada yang habis apel, kemudian pulang. Atau saat istirahat siang, kemudian tidak kembali bekerja lagi. Semua harus ditertibkan.

Nekat atau Ngece, Ratusan Pegawai Absen Hadiri Pengarahan Wabup
TRIBUN KALTIM/MARGARET SARITA
Foto : BOLOS KERJA - Ratusan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bolos kerja dikumpulkan di ruang Meranti Kantor Bupati Kutim 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Wakil Bupati Kasmidi Bulang bersama Sekda Irawansyah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Mugeni benar-benar mengambil tindakan tegas terhadap para pegawai yang mangkir di hari pertama masuk kerja, Selasa (2/1) kemarin.

Rabu (3/1), seluruh pegawai mangkir yang tercatat berjumlah 1.118 orang tersebut diminta hadir di ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, untuk mengikuti pengarahan.

Namun, dari jumlah tersebut ternyata lebih separuh masih nekat mangkir. Jumlah PNS maupun TK2D yang hadir dalam pertemuan tersebut hanya 403 orang. Sedangkan 686-nya masih belum hadir.

Wabup Kasmidi Bulang, usai menghitung jumlah mereka yang hadir dan disesuaikan dengan catatan absensi dari masing-masing dinas/badan yang diperoleh saat sidak, mengatakan masih memberi kesempatan satu kali panggilan lagi pada mereka yang belum hadir.

Sebelum benar-benar diberi sanksi berat sesuai arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Termasuk mengeluarkan rekomendasi bagi mereka yang kelak tak perlu dipekerjakan lagi. Karena pada 2018 ini, direncanakan ada 2.000 tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang tak diperpanjang kontraknya.

"Sudah ada instruksi Menpan, tanggal 2 Januari 2017, para pegawai harus hadir bekerja. Mereka yang tidak hadir harus ada sanksi. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, sanksi akan kami terapkan," kata Wabup Kasmidi.

Jam kantor Pemkab Kutim, menurut Wabup Kasmidi adalah mulai pukul 7.45 wita untuk mengikuti apel pagi dan mulai bekerja pada pukul 8.00 pagi. Sedangkan waktu pulang pada pukul 16.00 sore.

"Jadi tidak ada yang habis apel, kemudian pulang. Atau saat istirahat siang, kemudian tidak kembali bekerja lagi. Semua harus ditertibkan. Termasuk ketentuan menggunakan seragam sesuai hari kerja," ujar Wabup Kasmidi.

Untuk rencana pengurangan TK2D, menurut Sekda selain kinerja, juga akan diambil pertimbangan tentang kehadiran selama satu tahun. Kalau ada 60 hari tidak masuk kerja, tentu kontraknya tidak akan diperpanjang.

"Untuk TK2D yang tidak hadir kemarin, diberi peringatan. Tapi ke depan yang tidak datang dan terkena sidak lagi, maka SK perpanjangan akan ditunda satu bulan. Sedangkan untuk PNS yang kemarin tidak masuk kerja,  TPP-nya hanya mendapat 50 persen saja, selama 1 bulan," ungkap Sekda Irawansyah.

Halaman
12
Penulis: tribunkaltim
Editor: Ahmad Bayasut
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help