TribunKaltim/

Asmin Batal Terbitkan Perbup APBD, DPRD Nunukan Bersedia Lanjutkan Bahas RAPBD 2018

Sejak Senin (8/1/2017) hingga Selasa ini, DPRD Nunukan sudah menggelar tiga kali paripurna terkait pembahasan RAPBD 2018.

Asmin Batal Terbitkan Perbup APBD, DPRD Nunukan Bersedia Lanjutkan Bahas RAPBD 2018
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, menyerahkan Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Danni Iskandar. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid dipastikan batal menerbitkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018.

DPRD akhirnya membuka kembali peluang pembahasan RAPBD anggaran 2018, setelah akhir bulan lalu menghentikan pembahasan yang saat itu baru pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sejak Senin (8/1/2017) hingga Selasa ini, DPRD Nunukan sudah menggelar tiga kali paripurna terkait pembahasan RAPBD 2018.

Paripurna itu diawali dengan Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang APBD Nunukan 2018 pada Senin sore. Pada Senin malam menyusul paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang APBD Nunukan anggaran 2018.

Sedangkan Selasa kemarin kembali digelar paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda tentang APBD tahun 2018.

"Intinya kami tetap sama-sama berjuang untuk rakyat. Kalau kemarin tidak sepaham itulah proses, dinamikanya seperti itu," ujar Tommy Harun, Sekretaris Kabupaten Nunukan, Selasa (9/1/2018).

Tommy mengatakan, adanya tarik menarik kepentingan antara dua lembaga pemangku kebijakan disebabkan kuantitas anggaran yang tidak sebesar sebelumnya. Belum lagi banyaknya kesibukan dan liburan menjelang tahun baru. "Sehingga pembahasan menjadi rancu dan menimbulkan kesan kontra di tengah masyarakat," ujarnya.

Pemkab Nunukan melalui RAPBD tahun 2018 menganggarkan pendapatan sebesar Rp 1,207 triliun. Sedangkan belanja dianggarkan Rp 1,227 triliun.

Sebelumnya DPRD menghentikan pembahasan RAPBD tahun 2018 menyusul penolakan Pemkab Nunukan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Pemkab Nunukan tetap memasukkan sejumlah item kegiatan yang diminta DPRD untuk dicoret.

Sejumlah item kegiatan yang diminta untuk dicoret itu seperti pembangunan embung di beberapa tempat. Pembangunan embung itu dinilai memboroskan anggaran karena embung yang telah banyak terbangun penggunaannya belum optimal.

Selain itu DPRD menolak anggaran untuk pengadaan seragam sekolah Rp 3 miliar. DPRD meminta anggaran itu dialihkan untuk penyediaan meubelair dan perbaikan infrastruktur.

Sorotan juga diarahkan pada anggaran pemeliharaan rumah jabatan bupati yang fisiknya dirobohkan. Selain itu DPRD menyoroti masuknya pembayaran proyek pembangunan jalan 2011.

DPRD juga menyesalkan karena Pemkab Nunukan enggan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran DPRD seperti, utang proyek atau pengadaan anggaran 2017 yang wajib dibayar sebelum akhir tahun 2017. Selain itu anggaran dana desa yang disetujui 10 persen dari APBD 2017 harus segera dicairkan sebelum akhir tahun 2017. Sebab hal itu menyangkut hak hak desa.

Pokok Pokok Pikiran lainnya yaitu pembangunan gedung sekolah bagi desa desa yang pindah atau relokasi, pembangunan gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai serta meminta Pemkab mengakomodir pembangunan akses jalan dan jembatan utama masyarakat atau desa-desa terisolir. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help