PT Kaltara Migas Jaya jadi Perusahaan Holding, Pengelolaan 3 WK Bisa Diputuskan di RUPS

Seiring berkembangnya pembahasan sampai pada Januari 2018, PT Migas Kaltara Jaya dimungkinkan sebagai perusahaan induk (holding).

PT Kaltara Migas Jaya jadi Perusahaan Holding, Pengelolaan 3 WK Bisa Diputuskan di RUPS
HO/SETPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie meninjau salah satu anjungan Blok Nunukan di perairan Bunyu Kabupaten Bulungan beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Kaltara Migas Jaya dipastikan akan tetap dilanjutkan pembahasannya oleh Pemprov dan DPRD Kalimantan Utara, walau sempat mengalami ketidakjelasan kelanjutannya menjelang rencana ditetapkannnya pada akhir Desember 2017 lalu.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menjelaskan, pembentukan BUMD tersebut bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan. Sebagaimana diketahui pada tahap finalisasi Raperda PT Migas Kaltara Jaya akhir Desember 2017, terjadi perubahan Wilayah Kerja yang akan dikelola BUMD tersebut.

Tadinya Wilayah Kerja (WK) Nunukan menjadi WK Bengara I.

"Itu bukan hal yang prinsip. Itu hanya nama blok atau WK. Yang penting terbentuk dulu BUMD-nya. Nanti blok yang dikelola itu kan bisa dirundingkan dengan SKK Migas," kata Irianto kepada Tribun, Selasa (9/1/2018).

Baca: Dukung Isran Noor-Hadi Mulyadi, Ketua Gerindra Kaltim Instruksikan DPC Mulai Bergerak

Baca: Gagal Maju di Pilgub, Yusran Aspar Ingin Pensiun dari Politik

Baca: Beredar Kabar Akan Ubah Pendamping, Awang Ferdian Ungkap Hal Ini

Baca: Sempat Ikut Antar Daftar, Awang Faroek Bakal Restui Rusmadi Maju?

Seiring berkembangnya pembahasan sampai pada Januari 2018, PT Migas Kaltara Jaya dimungkinkan sebagai perusahaan induk (holding).

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help