Tidak Dilibatkan Sejak Awal Jaksa Tolak Dampingi Pengadaan Alkes Dinkes Nunukan

Itu tanpa komunikasi, tanpa koordinasi sebelumnya. Tiba-tiba barang ada baru minta pendampingan. Langsung kami tolak

Tidak Dilibatkan Sejak Awal Jaksa Tolak Dampingi Pengadaan Alkes Dinkes Nunukan
TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Empat unit ambulans yang gagal terkirim ke sejumlah Puskesmas di Krayan, Rabu (3/1/2018), terparkir di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Kejaksaan Negeri Nunukan melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Nunukan menolak memberikan pendampingan terhadap proyek pengadaan alat kesehatan senilai Rp 44.452.920.529 dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Ketua TP4D Kabupaten Nunukan, Ari Prasetya Panca Atmadja mengatakan, pihaknya menolak memberikan pendampingan karena tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengadaan dimaksud.

"Itu tanpa komunikasi, tanpa koordinasi sebelumnya. Tiba-tiba barang ada baru minta pendampingan. Langsung kami tolak," ujarnya, Selasa (9/1/2018).

Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Nunukan ini mengatakan, TP4D ini dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4D Kejaksaan RI, tanggal 1 Oktober 2015 dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Kalau melibatkan TP4D ya mulai perencanaan. Kami memberikan masukan dari sisi hukum. Kalau barangnya sudah ada, kita tidak tahu. Masak ikut tanggungjawab kalau ada apa-apa?" ujarnya. (*)

Penulis: Niko Ruru
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About us
Help