Tinggal Memenuhi Satu Item Lagi Kaltara Otonom Penuh

Sejak dibentuk sudah ada beberapa batas wilayah kita selesaikan. Sekarang tinggal dua yaitu batas Nunukan-Tana Tidung, dan Bulungan-Berau

Tinggal Memenuhi Satu Item Lagi Kaltara Otonom Penuh
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Udin Hianggio, Ketua DPRD Marten Sablon, bupati/walikota dan para penerjun payung dalam perayaan hari jadi 4 tahun Kaltara, di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, 22 April 2017. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Tanggal 22 April 2018 nanti, Kalimantan Utara genap berumur 5 tahun atau 1 lustrum. Sebelum genap 1 lustrum, Kalimantan Utara masih dalam tahap penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari 10 item penilaian, provinsi paling muda di Tanah Air ini sudah menuntaskan 9 item. Yang tersisa hanya penyelesaian batas wilayah.

"Sejak dibentuk sudah ada beberapa batas wilayah kita yang sudah selesaikan. Sekarang tinggal dua yaitu batas Nunukan-Tana Tidung, dan batas Bulungan-Berau (antar provinsi)," sebut Datu Iqra Ramadhan, Senin (8/1/2018) kepada Tribun.

Datu pesimistis dua batas wilayah tersebut bisa dituntaskan sebelum tanggal 22 April 2018, walau penyelesaian batas wilayah tersebut sudah diserahkan ke Kemendagri untuk difasilitasi. "Kami rasa belum bisa, karena masih tarik ulur," katanya.

Bupati Nunukan dan Bupati Tana Tidung belum menyepakati batas wilayah yang disengketakan. Begitu juga batas Bulungan-Berau, belum ada kesepakatan antara Bupati Bulungan dan Bupati Berau termasuk Pemprov Kalimantan Utara dan Pemprov Kalimantan Timur.

Namun demikian, belum selesainya dua batas wilayah tersebut tidak akan menghambat Kalimantan Utara menjadi sebuah provinsi yang otonom penuh. Sebab kata Datu Iqra, Kalimantan Utara sudah memenuhi 96 persen kriteria atau item yang dievaluas oleh Kemendagri.

"Artinya tinggal batas wilayah itu saja. Itu pun tidak sampai 1 item sebetulnya, karena item batas wilayah keseluruhan sudah ada yang bisa diambil jalan kesepakatan," ujarnya.

Hal-hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 23/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru.

"Karena tersisa sedikit lagi item penilaian yang belum kita penuhi, kita semua optimistis Kalimantan Utara akan jadi daerah otonom sepenuhnya. Tidak akan dikembalikan ke daerah induk, Kalimantan Timur," sebutnya. (*)

ITEM PENILAIAN DOB MENCAKUP
* Pembentukan organisasi perangkat daerah
* Pengisian personel
* Pengisian keanggotaan DPRD
* Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
* Pembiayaan/APBD
* Pengalihan aset, personel, dan dokumen
* Penetapan batas wilayah
* Penyediaan sarpras pemerintahan
* Penyediaan RTRW
* Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved